Gubernur Minta Kabupaten Sediakan Ruang Rawat Inap

* Untuk Pasien Covid-19

BANDA ACEH - Memasuki minggu kedua bulan Agustus 2020, jumlah orang yang terpapar virus corona di Aceh sudah mencapai angka 578 orang. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah sejalan dengan pengabaian protokol kesehatan oleh masyarakat. Oleh karena itulah, Pemerintah Aceh menyerukan masing-masing rumah sakit umum daerah (RSUD) di 23 kabupaten/kota menyediakan ruang rawat inap sebanyak 10 persen dari kapasitas seluruh bed yang tersedia.

Ruang rawat ini bisa dipakai oleh pasien covid-19 baik yang gejala ringan, sedang, dan orang tanpa gejala (OTG).

"Misalnya RSU Meuraxa Kota Banda Aceh memiliki tempat tidur rawat inap sebanyak 230 unit,, sepuluh persen atau 23 unit dari jumlah itu direlokasi ke ruang khusus rawat inap pasien covid-19," kata Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes seusai rapat internal masalah covid-19 di ruang kerjanya kepada Serambi, Senin (10/9/2020).

Permintaan penyediaan ruang khusus dan tempat tidur rawat inap bagi pasien covid-19 kepada 23 kota sudah disampaikan Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT kepada para bupati/wali kota melalui suratnya yang dikirimkan pada 30 Juli 2020.

Dalam suratya, Plt Gubernur Aceh meminta bupati/wali kota menambah ruang perawatan di lingkungan rumah sakit, baik yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan covid-19 maupun yang belum.

Ruang rawat inap pasien covid-19 yang perlu disediakan, menurut Taqwallah, tidak harus mewah, tapi ruangnya bersih, sirkulasi udara di ruangannya bagus, tersedia MCK, tempat tidurnya nyaman.

Penyediaan ruang rawat inap bagi pasien covid 19, diikuti dengan merelokasi tempat tidur rawat inap yang belum terpakai sebanyak 10 persen.

Penyediaan ruang rawat inap bagi pasien covid-19 dengan gejala ringan dan sedang, tujuannya agar tak semua pasien harus dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Jika semua dirujuk ke RSUZA dengan kapasitas maksimal 160 bed, pasti tidak akan tertampung. Soalnya, setiap hari jumlah yang terinfeksi terus bertambah.

Selaian itu, Plt Gubernur Aceh juga menyerukan kepada para bupati memfungsikan gedung kosong milik pemerintah yang belum difungsikan selama covid-19. Gedung ini bisa digunakan untuk observasi orang tanpa gejala (OTG). Misalnya gedung pelatihan guru dan gedung BLK, yang fasilitas MCK dan sarana lainnya tersedia dengan baik.(her)