Dulmusrid dan Istri Jalani Isolasi
Dulmusrid sedang berbincang-bincang dengan Serambi seusai mengecek persedian obat di Dinas Kesehatan Aceh Singkil
lihat foto
Perbedaan ini bukan kali ini saja terjadi. Data tanggal 4 Agustus, Unsyiah melaporkan 51 kasus positif. Tapi Pemerintah Aceh hanya laporkan ke pusat 7 kasus yang positif Covid-19. Esoknya, tanggal 5 Agustus, baru dilaporkan ke pusat 43 kasus lagi. Totalnya 50 orang, masih kurang satu dari data Unsyiah.
Perbedaan dalam penyampaian informasi terbaru Covid-19 ini mendapat sorotan dari LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Koordinator MaTA, Alfian, mempertanyakan mengapa dua lembaga pemerintah mengeluarkan data berbeda terkait informasi Covid-19.
"MaTA mempertanyakan menyangkut tata kelola terhadap data positif yang telah keluar dari hasil swab. Karena setelah kita telusuri, data (jumlah) yang dihasilkan oleh Lab Unsyiah berbeda dengan data yang diupdate setiap hari oleh Pemerintah Aceh," kata Alfian.
Ia mengungkapkan, kondisi ini membuat semua pihak bingung dengan ekspose data yang berbeda-beda. "Motifnya apa? Apa untuk melahirkan tren rendahnya positif tiap hari di Aceh atau bagaimana? Publik tambah bingung ketika hal yang sama terjadi berulang," ungkapnya.
Seharusnya, kata Alfian, Pemerintah Aceh mengeluarkan data yang valid soal kasus postif Covid-19, termasuk dengan alamat pasien positif. Publik membutuhkan informasi akurat menyangkut perkembangan hari ke hari sehingga menjadi kewaspadaan dalam menghadapi pandemi ini.
"Beberapa temuan kami, juga terjadi ketidakpastian menyangkut waktu keluarnya hasil swab. Kadang-kadang hasil swab bisa lama keluarnya, tetapi ada juga yang cepat. Ada hasil swab tidak sampai satu jam sudah keluar dan ada juga sampai sepuluh hari malah belum keluar," ungkapnya.
Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat hilang kepada pemerintah. Alfian mengatakan, Pamerintah Aceh perlu memberi kepastian menyangkut dengan waktu berapa lama hasil swab keluar, sehingga warga yang terpapar virus bisa mengetahui kapan keluarnya hasil swabnya.
"Pemerintah Aceh perlu serius sedikit dalam tata kelola data dan informasi, agar publik percaya dan ini bukan rekayasa untuk kepentingan ekonomi semata. MaTA menduga kuat, ada resistensi Pemerintah Aceh terhadap data yang dikeluarkan oleh Unsyiah sehingga data yang dilaporkan berbeda dengan yang diumumkan oleh Pemerintah Aceh," duga Alfian. (de/dik/mas)
