Breaking News:

Salam

Tiap Bahas Anggaran Ribut, Ternyata Ini Penyebabnya  

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) ingin semua tahapan pembahasan APBA 2021 dilakukan secara virtual dan menolak tatap muka

SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Anggota DPRA mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 

Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) ingin semua tahapan pembahasan APBA 2021 dilakukan secara virtual dan menolak tatap muka seperti diinginkan pihak DPRA. Alasan eksekutif tidak mau bertatap muka sesuai pedoman dari Kemendagri tentang tatanan normal di tengah pandemi Covid-19.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, setiap kali memulai pembhasan APBA selalu saja muncul benih-benih keributan yang berakibat terjadinya kelambatan pengesahan APBA. Bukan rahasia lagi, tolak tarik kepentingan selalu menjadi alasan yang tersembunyi di balik ribut-ribut pembahasan anggaran daerah setiap tahun. Dan ini tidak terjadi di masa Orde Baru yang jumlah pemegang vetonya di parlemen tidak banyak.

Sedangkan pada masa reformasi, dengan sistem multipartai yang ekstrem kekuasaan di parlemen terfragmentasi karena pemegang veto menjadi banyak. Sebuah hasil riset menjelaskan, dalam kasus penyusunan atau perubahan APBN/APBD, kehadiran banyak pemegang veto berimplikasi pada lamanya proses penyusunan dan keharusan bernegosiasi sebelum sebuah keputusan bisa diambil.

“Pengaturan kelembagaan yang berangkat dari checks and balances justru menimbulkan kerumitan dalam proses kebijakan karena sebagian besar atau semua pemegang veto harus sepakat agar APBN/APBD bisa disetujui. Keharusan adanya kesepakatan bersama menjadi perangkap (joint‑decision trap) dengan kemungkinan jalan buntu (deadlock).

Untuk menghindari kebuntuan sekaligus agar untuk mengesahkan dokumen anggaran tepat waktu, pihak eksekutif tidak punya pilihan kecuali membujuk parlemen. Inilah yang kemudian dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum di parlemen untuk meminta “uang ketok palu”. Di tingkat nasional, hal itu terjadi pada kasus Wisma Atlet, E‑KTP, dan berbagai kasus korupsi besar di daerah. Dalam kasus‑kasus tersebut, miliaran rupiah mengalir ke sejumlah pejabat tinggi dan anggota parlemen.

Tegasnya, kasus korupsi berjemaah dalam penyusunan dan perubahan APBN/APBD dapat “dipahami” sebagai upaya lembaga eksekutif untuk menghindari proses yang panjang atau mencegah kebuntuan.

Kehadiran banyak pemegang veto menjadikan APBN/APBD sebagai kumpulan berbagai kepentingan atau keinginan dalam bentuk “pembagian jatah proyek”. Pada titik yang paling ekstrem, ruang kolusi antara aktor eksekutif dan legislatif tercipta untuk menggerogoti keuangan negara sebagaimana nampak dalam kasus Wisma Altet dan E‑KTP.”

Hasil riset tadi juga menegaskan, korupsi lahir sebagai bentuk transaksi guna mengatasi tuntutan untuk mengambil kebijakan secara cepat, namun harus berhadapan dengan kepentingan yang berbeda. Kekuasaan yang dimiliki pihak parlemen sering diubah menjadi instrumen efektif untuk memojokkan dan memaksa eksekutif untuk bertransaksi.

Karena itulah, fenomena korupsi “berjamaah” yang sering melibatkan banyak anggota dewan dan pejabat eksekutif di hampir seluruh tanah air ini, harus disikapi secara luas pula. Tidak bisa kasus perkasus, tahun pertahun, daerah perdaerah. “Salah satu agenda pemberantasan korupsi pada level makro adalah mengembalikan keseimbangan yang ideal antara konsentrasi dan fragmentasi kekuasaan. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperjelas hak veto masing‑masing lembaga, yaitu memperjelas apa yang dimaksud sebagai “persetujuan bersama” dalam UUD 1945. Perlu diperjelas apakah “persetujuan bersama” berarti hak veto dibagi sama rata (50/50) antara eksekutif dan legislatif ‑ dalam kasus ini berarti presiden hanya perlu mendapatkan satu suara parlemen untuk meloloskan UU.

Selama ini, di tingkat nasional, sebuah UU hanya bisa disahkan jika disetujui presiden, ditambah mayoritas suara parlemen,” kata hasil riset yang dipublikasi beberapa bulan lalu.

Jika hal‑hal itu tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, maka pilihannya jatuh pada kontrol publik melalui berbagai media. Hasil riset yang dilakukan secara sangat cermat dan luas itu kemudian mengatakan, “Kehadiran kontrol publik akan memberikan tekanan agar para pemegang veto lebih bertanggung jawab dalam membuat berbagai kebijakan.”

Jadi, jika selama ini penyusuan APBA dan APBK sering molor, masalah besarnya ada di sana. Kalaupun ada yang lancar-lancar saja, patut diduga karena “pengaturannya” rapi. Namun demikian, dalam kondisi apapun pengesahan APBA serta APBK-APBK 2021 dan tahun-tahun berikut hendaknya bisa berjalan tepat waktu, sebab kepentingan-kepentingan mayoritas masyarakat Aceh ada di dalam APBA dan APBK-APBK.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved