Breaking News:

Salam

Hati‑hati Mengizinkan Sekolah Tatap Muka  

Kebijakan pemerintah mengizinkan pembukaan sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau dikritik

For Serambinews.com
Anak-anak belajar dengan sistem tatap muka dengan berpedoman pada protokol kesehatan, di Kampung Linung Bale Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Senin (10/11/2020). 

Kebijakan pemerintah mengizinkan pembukaan sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau dikritik Laporcovid19, satu lembaga independen yang mengeluarkan data‑data terkait pandemi Corona di Indonesia. Dalam catatan mereka, sudah ada enam  sekolah yang menjadi klaster Corona di negeri ini.  "Dari awal kami tidak setuju pembukaan sekolah di zona yang pemerintah anggap aman," pemerintah," kata inisiator Laporcovid19, Irma Hidayana. 

Sekolah yang sudah menjadi kluster Corona antara lain ada di Sumedang, Cirebon, Pati, Tegal, Tulungagung, hingga Kalimantan Barat. Karenanya, menurut Irma, pembukaan sekolah tatap muka berdasarkan zonasi Corona tidak tepat. Sebab, zona hijau dan kuning bukan berarti wilayah tersebut benar‑benar bebas dari Corona. "Pemerintah belum mampu mendeteksi semua kasus di seluruh kota/kabupaten. Sehingga zonasi tersebut rentan kesalahan," katanya. 

Pembukaan sekolah justru berpotensi membuat warga merasa situasi tidak lagi bahaya. Terkait dengan alasan lainnya seperti akses internet dan lain‑lain menurut Irma menunjukkan Mendikbud Nadiem Makarim tidak memahami situasi. "Salah satu alasan Mas Menteri (Nadiem) membuka sekolah kalau enggak salah nggak semua anak punya akses ke internet, anak mulai jenuh dan orang tua harus kembali bekerja. Alasan‑alasan ini menunjukkan bahwa Mas Menteri tidak memiliki sense of crisis terhadap perlindungan kesehatan dan nyawa anak sekolah," urai Irma.

Nadiem memutuskan sekolah yang berada di zona hijau atau rendah kasus corona dan bisa dikendalikan, boleh dibuka dan belajar tatap muka. Zona hijau hanya 6% dari total jumlah peserta didik se‑Indonesia. Sementara sekolah di daerah zona merah, kuning, oranye, sebanyak 94% masih belajar daring. "Yang 6 persen yang di zona hijau itulah yang kami bolehkan pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan protokol yang sangat ketat," ucap Nadiem dalam jumpa pers virtual, beberapa hari sebelumnya.

Izin pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau itu berdasarkan keputusan atau SKB 4 menteri yakni Menkes, Menag, Mendikbud, dan Satgas Covid‑19. Lalu, yang berwenang memutuskan sekolah untuk buka adalah pemerintah daerah.  Untuk tingkat SD‑SMP di Pemkab/Pemkot. Sedangkan SMA keputusan di tingkat Pemprov.

 Lapor covid19 telah secara terang‑terangan menyalahkan Mendikbud Nadiem Makarim terkait muncul Corona di sekolah hingga ada beberapa sekolah di sejumlah daerah menjadi klaster wabah menakutkan itu. Akan tetapi, kita melihat, Mendikbud sendiri jauh‑jauh hari sudah memperhitungkan kemungkinan dampak itu dan ia memang tak mau disalahkan.

Karenanya, ia menjelaskan setiap pembukaan sekolah harus lewat persetujuan pimpinan daerah, dalam hal ini wali kota, bupati, atau gubernur. Lalu, Nadiem juga mengingatkan, anak‑anak yang akan menjalani sekolah tatap muka juga harus ada izin dari orangtuanya.

Dalam ketentuan pembukaan sekolah tatap muka sudah diingatkan bahwa pelaksanaannya harus benar‑benar menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Yang harus menerapkan itu adalah semua pihak yang ada di dalamnya, mulai dinas, manajemen sekolah, guru dan tenaga pendidik, para pelajar, hingga ke orangtua murid.

Nah, ketika sekolah muncul menjadi klaster Corona, siapa yang harus kita salahkan? Kita tak ingin menjawab pertanyaan itu. Namun, yang ingin kita katakan bahwa laporan dari lembaga independen Laporcovid19 harus menjadi peringatan bagi para pimpinan daerah di Aceh yang sudah mengizinkan pembukaan sekolah atau yang belum mengizinkan sekolah tatap muka di daerahnya.

Bahwa banyak wali murid yang mengeluh tak mampu mengikuti pembelajaran anak‑anaknya secara daring itu juga persoalan serius yang harus dipikirkan dan dicari solusi. Tapi, yang lebih penting adalah kita mencegah terjadinya "ledakan" kasus Covid‑19 di daerah ini. Sebab, dalam kondisi sekarang saja, kelihatan betul pemerintah agak kalang‑kabut menanganinya, maka cegahlah semua kemungkinan penularan virus Corona.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved