Breaking News:

Salam

Ditunggu, Tindakan Besar dari Pemerintah Aceh  

Di Harian Serambi Indonesia edisi Jumat kemarin dilaporkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS/NASIR NURDIN
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, Dr dr Safrizal Rahman MKes SpOT 

Di Harian Serambi Indonesia edisi Jumat kemarin dilaporkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh agar segera menerapkan atau memberlakukan  pembatasan sosial berskala besar (PSSB).

Rekomendasi itu disampaikan melalui surat tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris IDI Aceh serta ketua IDI 23 kabupaten/kota se‑Aceh.

Dikeluarkannya rekomendasi tersebut mengingat kasus Covid‑19 di Aceh terus melonjak. Oleh karenanya, IDI berpendapat harus ada tindakan besar untuk menghentikan penyebaran virus tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis Pemerintah Aceh, Kamis 13 Agustus 2020, jumlah warga positif Covid‑19 Aceh sebanyak 747 orang. Dari jumlah tersebut 468 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh dan baru 225 orang yang sembuh, serta 24 orang meninggal dunia.

Sementara itu, dari Lab Penyakit Infeksi FK Unsyiah kemarin dilaporkan dalam dua hari saja (12 dan 13 Agustus) bertambah 106 lagi kasus positif Covid‑19 di Aceh.

Menyikapi kurva kasus yang terus melonjak itu maka pantas kita dukung rekomendasi IDI Aceh kali ini. Terutama seperti dikatakan Ketua IDI Aceh, Dr dr Syafrizal Rahman SpOG bahwa rekomendasi tersebut pada intinya meminta Pemerintah Aceh agar secara bertahap memulai pembatasan aktivitas warga di luar rumah guna menghindari keramaian dan penularan di tempat kerja. Saran seperti ini tentu saja masih dalam batas kewajaran, apalagi mengingat sebagian kota, seperti Jakarta, Bogor, dan Surabaya memberlakukannya.

Kemudian, jika pembatasan bertahap itu kelak dinilai tidak efektif, maka perlu dipikirkan untuk memberlakukan kembali jam malam di Aceh.

Tapi wacana jam malam ini harus dipertimbangkan matang‑matang segala implikasinya, sehingga tidak terkesan sebagai kebijakan dadakan dan reaksioner  seperti pernah diberlakukan hanya satu minggu pada akhir Maret lalu dari rencana tiga bulan.

Jam malam memang menjadi tidak efektif jika ternyata sejak pagi hingga petang orang‑orang bebas berhimpun tanpa menjaga jarak dan mengenakan masker di pusat‑pusat keramaian, tak terkecuali di tempat wisata, warung kopi, kafe, dan restoran.

Oleh karenanya, jika jam malam pun ternyata tidak mampu menekan laju kasus positif Covid‑19 di Aceh, maka sudah sewajarnya diterapkan PSBB. Lockdown memang rasanya belum pantas untuk sejumlah kota di Indonesia, termasuk Banda Aceh. Tapi penerapan PSBB secara bertahap rasanya lebih rasional.

Seiring dengan itu kunci terpenting dari semua upaya tersebut adalah ketegasan pemerintah bersama aparat keamanan untuk memperketat penapisan di daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Semakin longgar penapisan di titik‑titik perbatasan tersebut, maka semakin tinggi potensi bertambahnya kasus Covid di Aceh.

Fakta yang kini terhidang pun sepertinya tak menyangkal realitas tersebut. Buktinya, makin banyak saja warga non‑Aceh yang berkunjung untuk berbagai keperluan ke Aceh yang ujung‑ujungnya terkonfirmasi positif Covid‑19.

Dulu, paling hanya satu dua kasus warga luar Aceh yang Covid di Aceh. Tapi sekarang, dalam sehari bisa sampai enam orang jumlahnya. Untuk kasus tertentu, orang luar tersebut justru menulari orang lokal seperti yang terjadi di lingkungan Biro Rektor Unsyiah. Satu tamu dari kementerian yang melakukan audit keuangan di Unsyiah sepertinya lalai dengan protokol kesehatan. Dia positif Covid dan akhirnya menulari tiga pegawai di lingkungan Unsyiah.

Realitas ini mengindikasikan bahwa di masa pandemi ini Aceh semakin terbuka terhadap orang luar, baik yang masuk melalui jalur laut, darat, dan terutama udara. Belum lagi segelintir elite bagai tak bisa menahan diri untuk tidak pergi hampir  dua minggu sekali ke luar Aceh. Terkadang  untuk urusan mengundang seorang menteri pun untuk datang melihat betapa hebatnya cara Aceh menanggulangi prahara Covid, harus dengan bertemu langsung dengan sang menteri di Jakarta. Padahal, melalui surat, email, telepon, bahkan videocall pun bisa. Di masa pandemi, bukanlah komunikasi secara daring lebih dianjurkan? Tapi ya, begitulah. Protokol ini seolah hanya berlaku untuk anak sekolahan.

Terlepas dari semua itu, kita tunggu gebrakan atau terobosan besar dan terukur hasilnya  yang dilakukan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mengerem laju Covid‑19 di Aceh. Apa bentuknya? Pelajari ulang hal‑hal yang direkomendasikan IDI Aceh. Untuk urusan kesehatan mereka lebih paham daripada kita.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved