Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Selesaikan Apa yang Harus Diselesaikan

Ketua Delegasi Indonesia yang juga Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, Ketua Delegasi GAM, Malik Mahmud dan Ketua Crisis Management Initiative

Editor: bakri
SERAMBI/M ANSHAR
Malik Mahmud Al-Haythar, Wali Nanggroe 

Ruang utama berukuran 12 x 8 meter di Smolna The Government Bunked Hall (Balai Pertemuan Finlandia) Helsinki, menjadi saksi bisu ketika ditandatanganinya memorandum of understanding (MoU) kesepakatan damai RI-GAM, 15 Agustus 2005.

Tepat pukul 12 siang waktu Helsinki atau pukul 16 WIB, Ketua Delegasi Indonesia yang juga Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, Ketua Delegasi GAM, Malik Mahmud dan Ketua Crisis Management Initiative (CMI) Martti Ahtisaari yang juga mantan Presiden Finlandia, membubuhkan tanda tangan mereka secara bersamaan pada lembar kesepakatan damai tersebut.

Spontan saja ruang pertemuan yang disesaki oleh wartawan dan kedua delegasi yang berdiri di belakang meja perundingan diwarnai gemuruh tepuk tangan. Hamid, Ahtisaari, dan Malik bersalaman sejenak seusai penandatanganan.

Penandatanganan MoU Kesepakatan Damai yang kemudian lebih dikenal dengan MoU Helsinki itu, menjadi titik penting dari terhentinya konflik yang mendera Aceh selama lebih 29 tahun. Rakyat Aceh yang sebelumnya selalu diliputi ketakutan dan nestapa, mulai berani manggantungkan cita-cita, menuju Aceh yang damai, berkeadilan, bermartabat, dan sejahtera.

Peristiwa 15 tahun itu kembali diperingati hari ini. Tentu perlu evaluasi agar damai ini tetap terawat abadi. Dalam kaitan ini, Wartawan Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, dan Muhammad Nasir, serta videografer Serambi On TV, Reza Munawir, secara khusus mewawancarai salah satu penandatangan MoU Helsinki, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, yang kini telah menjadi Wali Nanggroe Ke-9, menggantikan Tgk Hasan Muhammad Ditiro.

Wawancara eksklusif ini berlangsung di Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Selasa (11/8/2020) lalu. Wali Nanggroe berbicara panjang lebar tentang banyak hal, terutama terkait implementasi butir-butir MoU Helsinki dan UUPA, serta pembinaan ekonomi untuk para mantan kombatan GAM. Namun karena keterbatasan space, hanya sebagian isi wawancara yang bisa diturunkan. Wawancara eksklusif ini juga bisa ditonton di channel Youtube Serambi On TV. Berikut petikannya.

Saat ini sudah 15 tahun damai, bagaimana Wali melihat kehidupan masyarakat Aceh saat ini ?

Saya melihat kehidupan masyarakat Aceh sudah kembali normal, dalam artian tidak ada lagi masalah keamanan, sudah terjamin, orang bisa ke mana saja selama 24 jam, bebas menjalankan aktivitas. Termasuk juga banyaknya turis yang masuk, investor juga bisa masuk ke Aceh 24 jam, hingga ke gampong-gampong dekat gunung.

Setelah perdamaian kita juga sudah melaksanakan tiga kali pemilihan umum, hasilnya relatif aman sekali dan lancar. Hubungan kita dengan pihak TNI dan polisi juga baik, kita saling bekerja sama. Mantan-mantan GAM juga bersama-sama berpartisipasi dalam perdamaian.

Berbicara mengenai MoU Helsinki, apakah semua point MoU sudah diakomodir dalam UUPA?

Belum semua, masih ada tersisa, hanya beberapa yang sudah diakomodir. Ini akan menjadi perhatian kita semua.

Bagaimana Wali melihat implementasi poin-poin UUPA?

Saya liat implementasinya belum semuanya berjalan, ini adalah kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Terutama oleh Pemerintah Aceh sendiri, karena mereka yang punya wewenang, punya kuasa, dan anggarannya ada. Bagi saya, mereka lah yang harus fokus mengimplementasi UUPA ini. Mereka yang harus menjalankan secara terfokus di Aceh.

Apakah Perdamaian ini sudah seperti harapan Tengku Hasan Di Tiro?

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved