Breaking News:

Berita Kutaraja

Komisi I DPRK Banda Aceh Bahas Kriteria Calon Mukim, Salah Satunya Harus Miliki Ilmu Agama dan Adat

Salah satu poin yang disepakati adalah sosok mukim dalam tatanan sosial masyarakat Aceh harus mumpuni, baik dalam ilmu agama maupun persoalan adat.

HUMAS DPRK BANDA ACEH
Komisi I DPRK Banda Aceh melakukan rapat dengan MAA dan MPU Kota Banda Aceh dalam rangka menguatkan masukan-masukan terkait Rancangan Qanun Pemerintahan Mukim di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (19/8/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi I DPRK Banda Aceh melakukan rapat dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh dalam rangka menguatkan masukan-masukan terkait Rancangan Qanun Pemerintahan Mukim di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (19/8/2020).

Salah satu poin yang disepakati adalah sosok mukim dalam tatanan sosial masyarakat Aceh harus mumpuni, baik dalam ilmu agama maupun persoalan adat.

Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad kepada Serambinews.com, Kamis (20/8/2020), mengatakan, perlunya MPU dan MAA hadir untuk merefleksikan pimpinan agama umat Islam dan orang-orang yang notabenenya mengerti adat istiadat Aceh.

"Alhamdulillah dari hasil pertemuan dengan MAA dan MPU terungkap bahwasanya lembaga tersebut sangat mendukung agar qanun segera disahkan,” ujarnya.

“Masukan yang diberikan MAA dan MPU pun luar biasa, salah satunya tentang calon imum mukim yang harus memiliki keilmuan agama dan adat yang kuat," lanjut Tuanku.

Ekstrim! Bukan Hanya Dibersihkan, Jalan di Kota Kualasimpang juga Dicuci & Disikat serta Dipel

Persiraja Latihan Perdana di Stadion Lampineung, Adam Mitter dan Dybal Langsung Bergabung

Beutong Heboh! Pasien Meninggal di RSUZA Dinyatakan Positif Covid Usai Dimakamkan Secara Normal

Politisi PKS ini menerangkan, qanun ini dibentuk untuk mewujudkan lahirnya imum mukim yang kuat secara agama dan adat yang mampu bergerak sekaligus berkhidmat dalam masyarakat dengan baik.

Dengan begitu, tambah dia, nantinya bisa ditegakkan kembali marwah dan martabat imum mukim di Aceh sebagaimana yang pernah dirasakan fungsi keberadaannya di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh.

"Fungsi pengawasan terus kita lakukan dengan menyosialisasikan qanun mukim ke kecamatan dan gampong, terutama keuchik di Kota Banda Aceh karena jalurnya ini antara keuchik dan kecamatan," ujarnya.

Tuanku mengharapkan, dengan adanya qanun itu ke depan kelembagaan mukim bisa berfungsi kembali dan kearifan lokal tetap terjaga, mengingat di Banda Aceh saat ini memiliki 17 mukim yang berada di sembilan kecamatan.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved