Breaking News:

Desain IPAL Perlu Direvisi

Guru Besar Unsyiah, Prof Dr Ir Izarul Machdar MEng mengatakan, Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh sudah sepantasnya

Editor: hasyim
SERAMBI/HERIANTO
Kadis PUPR Banda Aceh, Jalaluddin, meninjau IPAL di Gampong Pande, Kecamatan Kutaraja, Minggu (23/8/2020). 

* Untuk Selamatkan Situs Sejarah

BANDA ACEH - Guru Besar Unsyiah, Prof Dr Ir Izarul Machdar MEng mengatakan, Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh sudah sepantasnya memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terintegrasi. Dengan luas wilayah 61,36 Km dan jumlah penduduk mencapai 270.321 jiwa, setiap harinya memproduksi limbah cair mencapai 27.000 meter kubik.

Dikatakan, hasil survei Bappenas beberapa tahun lalu, akibat belum baiknya pembuangan air limbah rumah tangga di Aceh, kasus penderita diare meningkat.

Tahun 2017 jumlah kasus diare mencapai 72.203 kasus, tahun 2019 naik menjadi 74.415 kasus. “Kondisi itu mengisyaratkan bahwa sarana sanitasi harus menjadi perhatian, dan dibenahi secara baik,” terangnya kepada Serambi, seusai melakukan pertemuan dengan Kadis PUPR Kota Banda Aceh Jalaluddin.

Dari pertimbangan kasus tersebut, serta untuk menyelamatkan situs sejarah dan peningkatan sanitasi dan lingkungan, kata Prof Izarul Machdar, program pembangunan IPAL di Gampong Pande, perlu dilanjutkan dengan mengubah desainnya.

Caranya, kata Guru Besar dari Fakultas Teknik Kimia itu,  memperbaharui desain proyek IPAL agar tidak tumpang tindih dengan lokasi sejarah bekas permukiman masyarakat Kerajaan Aceh Darussalam. “Sedapat mungkin lokasi nisan kuno, terpisah dari layout IPAL. Bahkan harus di luar lokasi IPAL. Lokasi nisan kuno yang berada didekat IPAL harus ditata kembali sebagai kawasan wisata sejarah. Selain itu, nilai kearifan lokal perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk menunjukkan keberadaan cagar budaya yang mungkin berbeda bentuk seni bangunannya dengan bangunan IPAL,” terang Prof Izarul.

Di sisi lain, tambahnya, karena bangunan IPAL memiliki fungsi berbeda-beda, maka tidak boleh ada bangunan yang dihilangkan dari kesuluran unit proses yang terintegrasi. Selain itu juga perlu memperkecil kapasitas daya tampung limbah, sebagai konsekuensi dari pemisahan lokasi situs sejarah dengan lokasi IPAL.  “Ini merupakan pendekatan win-win solution, tanpa harus memindahkan lokasi IPAL Kota Banda Aceh ke tempat lain,” tandasnya.

Sudah Ada Kajian Baru

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Jalaluddin mengatakan, pihaknya merasa lega. Karena untuk melanjutkan kembali pembangunan proyek IPAL di Gampong Pande yang sempat terhenti menyusul ditemukannya batu nisan kuno, bekas lokasi sejarah permukiman masyarakat kerajaan Aceh Darussalam, sudah ada kajian baru.

Kajian baru itu datang dari pihak Wansa, ahli sejarah, Husaini Ibrahim dan Guru Besar Unsyiah, Prof Dr Ir Izarul Machdar MEng, yang meminta agar proyek IPAL dilanjutkan kembali. “Para ahli juga meminta agar lokasi situs sejarah dipisahkan dengan cara pemagaran,” jelasnya.(her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved