Breaking News:

Dewan Bahas Raqan Pelestarian Situs Sejarah    

Badan Leg­islasi (Banleg) DPRK Banda Aceh mengadakan rapat den­gan budayawan Aceh mem­bahas tindak lanjut Rancan­gan Qanun (Raqan)

IST
Heri Julius 

BANDA ACEH - Badan Leg­islasi (Banleg) DPRK Banda Aceh mengadakan rapat den­gan budayawan Aceh mem­bahas tindak lanjut Rancan­gan Qanun (Raqan) tentang Pelestarian Situs Sejarah Dan Cagar Budaya di ruang Banleg Gedung DPRK setem­pat, Senin (24/8/2020).

Ketua Banleg DPRK Banda Aceh, Heri Julius mengatakan, pada rapat itu pihaknya menghadirkan pe­giat sejarah sekaligus buday­awan Aceh, Tarmizi A Hamid untuk mendengarkan masu­kan yang komprehensif terh­adap raqan tersebut.

Hadir dalam rapat terse­but, Wakil Ketua Banleg, Syarifah Munira, anggota Banleg, Ramza Harli dan Aulia Afridzal.

“Walaupun terjadi kon­traksi, kita akan upayakan cagar budaya selesai di ta­hun ini mengingat di seluruh wilayah kota Banda Aceh masih banyak terdapat si­tus-situs sejarah,” kata Heri.

Anggota Banleg, Ram­za Harli menambahkan, pi­haknya akan menginveta­risasi kembali dimana saja keberadaan situs sejarah di kota Banda Aceh. Ia men­gungkapkan masih ada situs yang belum teridentifikasi keberadaan atau lokasinya.

Terkait maraknya pem­bangunan-pembangunan di atas lahan situs sejarah sep­erti yang terjadi di Gampong Pande, Ramza menjelaskan selama ini pemerintah lengah dan diam saja terhadap situs sejarah, sehingga pihak-pihak devoleper membangun bangu­nan di atas situs sejarah.

“Seharusnya masyarakat juga melapor ke pemerintah kota dan DPRK bahwa disi­tu ada situs sejarah, sehing­ga sebelum terlanjur digarap tanahnya kita bisa cegah lebih awal atau tidak memberikan izin atau IMB,” katanya.

Dengan adanya Qanun tentang Pelestarian Situs Sejar­ah Dan Cagar Budaya itu nanti, diharapkan adanya penyela­matan dan pelestarian situs-si­tus sejarah yang ada di Banda Aceh sehingga bisa dijadikan destinasi dan objek wisata yang bisa dikunjungi dan dipelajari oleh para generasi penerus.

“Jangan sampai kita diam dan biarkan saja orang meng­hilangkan situs sejarah yang ada, ini juga sangat merugikan daerah kita sendiri,” ungkap politikus Gerindra itu.

Pakar sejarah dan bu­dayawan Aceh, Tarmizi A Ha­mid mengatakan, kehadiran qanun tersebut sangat pent­ing karena selama ini ban­yak sekali situs-situs sejarah yang tersebar di Banda Aceh.

“Artinya qanun cagar budaya ini memang wajib harus dikeluarkan segera, supaya dapat memastikan penghormatan kita terha­dap leluhur yang ingin kita persembahkan untuk anak cucu kita,” katanya.

Karena bagaimanapun juga, kata pria yang akrab disapa Cek Midi ini, kebijakan tentang sejarah harus mela­hirkan sesuatu demi kebaikan bagi generasi berikutnya.

“Insya Allah saya dan rekan-rekan DPRK akan bekerja sama untuk mela­hirkan qanun yang kita dam­bakan ini,” tutupnya.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved