Breaking News:

Salam

Tentang Pandemi; Bukan Salah Polise, Tapi Kinerja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengakui kebijakan pemerintah terkait pandemi

IST
Mahfud MD 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD,  mengakui kebijakan pemerintah terkait pandemi berulang-ulang berubah karena perkembangan wabah juga terus berubah. "Memang tampak gamang. Namun, pemerintah tak pernah asal-asalan dalam menangani pandemi Covid-19. Di awal masa pandemi, rapat kabinet digelar sangat intensif setiap hari, bahkan dua hingga tiga kali dalam sehari.

"Watak Covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," tuturnya. Mahfud mengatakan, kebijakan pemerintah terkait wabah virus Corona sering berubah justru karena pembuatannya dilakukan berdasar data. Misalnya, saat hendak menerapkan new normal, pemerintah mempertimbangkan empat data terkait Covid-19. Data yang digunakan adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sikap masyarakat yang berbeda-beda terhadap pendemi Corona juga menjadi andil terhadap munculnya kesan gamang pemerintah. Dalam menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, ada yang menilai hal itu penting, ada pula yang sebaliknya. Di awal masa pandemi, ada dokter yang mengatakan bahwa Covid-19 penyakit biasa, ada pula yang mengatakan berbahaya. "Jadi kalau tampak gamang pemerintahnya itu ya wajar saja. Tapi keputusannya tetap berdasar data," ujar Mahfud MD.

Hingga kini belum ada pihak yang dapat memprediksi kapan pandemi Corona akan berakhir dari negeri ini. Tapi, di sisi lain banyak kalangan yang sudah memprediksi bahkan sudah melihat bahwa pendemi virus Corona ini sudah  memukul ekonomi global. Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Covid-29 memperburuk ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5 persen bahkan bisa mencapai 0 persen.

Seorang pengamat mengatakan, dampak ekonomi dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Perbedaan tingkat fatality rate (angka kematian) di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi pandemi ini, selain dukungan sistem dan prilaku masyarakat.

Sebagai contoh, Pemerintah Tiongkok yang memberlakukan lockdown khususnya di Provinsi Hubei dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal di rumah, memang telah melumpuhkan ekonomi provinsi itu. Namun, kebijakan yang dipatuhi masyarakatnya secara disiplin itu terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari tiga bulan, sehingga mempercepat proses pemulihan ekonomi. Kini suasana di Wuhan, tempat pertama Covid-19 menhyebar ke seluruh dinia, sudah sangat pulih. Warganya sudah tampak berpestapora di mana-mana.

Pemerintah Indonesia memang sudah menerapkan banyak kebijakan terkait pencegahan penularan Corona, seperti lockdown parsial, jam malam, penutupan dan penghentian fasilitas publik, dan lain-lain. Lalu, ada juga pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD); menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Mengenai anggaran kita tidak ada masalah.

Namun, akhir Juli lalu, Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap geramnya kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19 karena penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih sangat rendah. Dari anggaran Rp 695,2 triliun baru terserap 19% atau Rp 135 triliun. Pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan  untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Jadi, masalahnya tentu bukan pada soal kebijakan dan anggaran, tapi yang membuat pemerintah terkesan gamang dan kurang sukses tangan pandemi, bisa jadi karena kinerja pemerintah sendiri. Bisa jadi pula bergulirnya isu perombakan kabinet terkait keinginan meningkatkan kinerja tersebut. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved