Breaking News:

99,75 Persen Warga Banda Aceh Miliki KTP

Data tersebut berdasarkan jumlah perekaman yang dilakukan dengan jumlah seluruh penduduk Kota Banda Aceh

FOR SERAMBINEWS.COM
Kadisdukcapil Kota Banda Aceh, Dra Emila Sovayana 

BANDA ACEH - Sebanyak 99,75 persen warga Kota Banda Aceh sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data tersebut berdasarkan jumlah perekaman yang dilakukan dengan jumlah seluruh penduduk Kota Banda Aceh.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil) Kota Banda Aceh,  Dra Emila Sovayana, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (25/8/2020).

"Jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 247.048 jiwa. Lalu yang wajib KTP sebanyak 165.476 jiwa dan yang sudah melakukan perekaman 165.061 (99, 75 persen) serta yang belum hanya 415 jiwa atau (0, 25 persen)," kata Emila di Kantor Disdukcapil.

Emila menjelaskan, sebanyak 415 jiwa atau 0,25 persen yang belum merekam KTP adalah pemula yang baru berumur 17 tahun.

"Yang belum ini adalah pemula anak-anak yang baru berumur 17 tahun. Biasanya kita yang menjemput bola dengan mendatangi ke sekolah, tapi karena saat ini masih masa pandemi Covid-19, jadi tidak kita lakukan program ke sekolah-sekolah," jelas Emila.

Karena itu, Emila mengimbau kepada warga Kota Banda Aceh yang berumur sudah 17 tahun atau yang belum memiliki KTP agar segera melakukan perekaman KTP.

"Kami mengimbau kepada anak-anak yang sudah berumur 17 tahun atau warga yang belum memiliki KTP  agar segera melakukan perekaman. Karena KTP ini merupakan identitas yang paling penting untuk mengurus pelayanan publik lainnya, misalnya buat BPJS, pasport, SIM, perbankan dan lain sebagainya," imbau Emila.

Kepala Disnakermobduk Aceh, Iskandar Syukri usai menemui pendemo menyampaikan dirinya bersama anggota DPRA menampung semua aspirasi yang disampaikan massa.

"Kita tampung semua. Semua yang mereka sampaikan terkait penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja, akan kita teruskan ke pemerintah pusat," kata Iskandar.

Sementara sikap Pemerintah Aceh sendiri, Iskandar mengatakan juga akan menolak apabila regulasi tersebut tidak berpihak kepada kaum buru. "Sepanjang merugikan buruh, kita akan minta klarifikasi. Pasal-pasal ini harus dibatalkan. Tapi kalau memang menguntungkan apa salahnya," ujar dia.

Sementara anggota DPRA, Bardan Sahidi, menegaskan di hadapan massa bahwa parlemen Aceh sepakat dengan keinginan buruh, yaitu menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved