Breaking News:

Opini

Covid-19 dan Wakil Rakyat  

RAKYAT Aceh sudah pernah merasa `kehilangan' pemimpin yang berpihak kepada rakyat, tetapi mereka masih menemukan wakil rakyat

Covid-19 dan Wakil Rakyat   
IST
Herman RN, Dosen Universitas Syiah Kuala,Berkhidmah pada kerja-kerja sosial dan kebudayaan

Oleh Herman RN, Dosen Universitas Syiah Kuala;Berkhidmah pada kerja-kerja sosial dan kebudayaan

RAKYAT Aceh sudah pernah merasa `kehilangan' pemimpin yang berpihak kepada rakyat, tetapi mereka masih menemukan wakil rakyat. Di waktu lain, rakyat Aceh pernah kehilangan wakil rakyat yang tidak peduli dengan kebutuhan rakyat, tetapi rakyat masih dapat merasakan kehadiran pemimpin (birokrat). Kali ini, sepertinya rakyat Aceh telah kehilangan keduanya: kehilangan Pemerintah Aceh dengan program-program yang menyentuh nurani rakyat, sekaligus kehilangan wakil rakyat yang dulu saat kampanye bersuara lantang pukang mencari dukugan rakyat.

Periode pemerintahan sebelumnya, rakyat Aceh selalu membaca di media massa maupun media sosial, masih banyak wakil rakyat yang senantiasa mengampanyekan program pro-rakyat. Publik membaca pemberitaan di media tentang wakil rakyat-DPRA di tingkat provinsi dan DPRK di tingkat kabupaten/kota, termasuk DPD-yang mengkritik kinerja pemerintah ketika tidak pro-rakyat. Kritikan wakil rakyat pada masa periode sebelumnya bukan hanya disampaikan oleh anggota dewan biasa, tetapi juga oleh ketua dan wakil ketua dewan.

Publik pasti masih ingat betapa riuhnya anggota dewan mengkritik kinerja Pemerintah Aceh saat terlambat mengesahkan Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA). Publik juga masih dapat menesurui jejak media daring mengenai kritikan lembaga dewan terhadap eksekutif pada kinerja dan program yang mubazir. Demikian pula untuk program dan dana yang tidak transparan, selalu ada anggota dewan yang mengkritik pemerintah. Tidak cukup kritikan, ada anggota dewan yang berani menyurati langsung Gubernur Aceh.

Semua menjadi cerita masa lalu, masa Aceh masih kondusif dari pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, rakyat Aceh terkesan kehilangan suara wakilnya di lembaga legislatif. Rakyat Aceh juga kehilangan pemimpinnya di tingkat eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa, baik media mainstream maupun media sosial.

Banyak rakyat Aceh kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Ada pedagang harus menutup tokonya. Ada petani tidak berani lagi menggarap sawah ladangnya. Ada penjual bakso keliling harus ikat gerobak karena tidak ada lagi yang mau beli baksonya. Bahkan, beberapa hari lalu, seorang warga di Sublussalam mengaku harus utang untuk bayar uang listrik (Serambi, 21/08/2020).

Ini baru catatan kecil yang terlihat di media massa. Di pelosok sana, tentu masih banyak kenyataan yang lebih menyedihkan, tetapi jauh dari jangkauan media dan jauh pula dari mata pemerintah. Bayangkan, jika warga yang sudah punya pekerjaan sebelumnya bisa menjadi pengangguran dan hidup dalam kesusahaan sekarang ini, betapa pula rakyat yang dari dulunya memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mau makan apa mereka di masa pandemi ini? Apakah Rp 600 ribu per bulan yang diberikan pemerintah pusat itu cukup untuk menutupi rasa lapar selama satu bulan?

Perlu diingat bahwa Aceh masih nomor satu termiskin di Sumatera. Artinya, ada banyak rakyat Aceh berada di bawah garis kemiskinan. Makan apa mereka selama pandemi ini? Tentu saja rezeki datangnya dari Allah Swt, namun rakyat juga butuh kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Konteks Aceh, kehadiran negara berarti kehadiran pemerintah Aceh. Sayangnya, belum ada anggaran yang jelas dan menyentuh rakyat Aceh secara langsung, meski disebutkan ada dana refocusing Covid-19 yang mencapai Rp 2,3 triliun.

Sejauh ini, sebagian besar masyarakat Aceh memang ada yang menerima Rp 600 ribu per bulan. Namun, itu dari pusat, bukan dari refocusing dana Covid-19 yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Aceh. Kabar yang beredar dari beberapa anggota dewan, dana Rp 2,3 triliun itu belum tersentuh sama sekali. Sejauh ini, rakyat Aceh tidak pernah tahu kebenarannya karena memang tidak ada transparansi dari Pemerintah Aceh sebagai penguasa anggaran.

Ada yang menyebutkan dana refocusing Covid-19 yang sudah disahkan Pemerintah Aceh lebih dari Rp 2,3 triliun. Semua gelap, tak pasti jumlahnya dan tidak diketahui mengalir kemana. Mungkin rakyat memang tidak perlu tahu terkait dana tersebut, tetapi tentu saja lembaga legeslatif berhak tahu karena salah satu fungsi lembaga ini adalah mengontrol dan mengawasi anggaran.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved