Breaking News:

Wali Kota Teken Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Bersama DJP dan DJPK

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman secara resmi menandatangani kerja sama bersama Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perimbangan Keuangan

FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman didampingi Irwan Martis (Kepala Kantor Pajak Pratama) Banda Aceh, Asisten III Tarmizi dan Kepala BPKK Iqbal Rokan, melakukan penandatanganan kerja sama bersama Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) media telekonferensi, Rabu (26/8/2020), di Pendopo Wali Kota. 

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman secara resmi menandatangani kerja sama bersama Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) media telekonferensi pada Rabu (26/8/2020), di Pendopo Wali Kota. Kerja sama tersebut menge­nai optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Penan­datangan online ini juga diikuti 78 pemerintah daerah di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pa­jak Suryo Utomo menyambut baik kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi perpajakan ini. “Saya sangat mendukung karena kami tidak bisa sendirian. Kami membu­tuhkan pemerintah daerah untuk sharing dan saya pikir pemerintah daerah pun membutuhkan kami untuk sharing,” kata Suryo.

Dirjen Pajak juga menyebut­kan, dengan kesediaan pemerintah daerah menandatangani kesepa­katan ini menjadi langkah awal yang baik bagi sistem perpajakan yang lebih transparan. “Mudah-mu­dahan dengan adanya acara ini, menumbuhkan rasa bela negara yang lebih karena pajak adalah bagian dari kewajiban kita untuk membela negara. Tujuan besar negara dapat tercapai dengan adanya pengumpulan pajak yang lebih optimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Perim­bangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, upaya pen­ingkatan penerimaan pajak daerah

pemanfaatan teknologi dan informa­si dalam pengelolaan perpajakan daerah, yakni dengan mendorong implementasi organisasi perpajakan yang tepat, memanfaatkan teknologi informasi dan data yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas SDM penge­lola pajak daerah, serta membangun kerja sama dengan seluruh pengampu kepentingan (stakeholder).

Selain Dirjen Pajak, Dirjen Per­imbangan Keuangan, dan perwakilan 78 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, acara penandatanganan perjanjian kerja sama ini juga dihadiri oleh Koordinator Wilayah 2 Komisi Pemberantasan Korupsi Repub­lik Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui akun media sosial Youtube DitjenPajakRI.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyambut baik hal tersebut. Pemko, katanya, bersama DJP Banda Aceh men­dukung sepenuhnya pelaksanaan kerja sama ini. Ia mengatakan, bahwa Banda Aceh selama ini sumber penerimaannya sangat terbatas. Dengan adanya kerja sama ini ia berharap mendapatkan kesempatan lagi, dalam rangka meningkatkan PAD di Banda Aceh.

“Kami bersama kantor DJP Banda Aceh turut mendukung dan bekerja sama saling membantu, sa­ling mengisi dan saling mengedukasi sehingga optimalisasi pajak antara pusat dan daerah bisa terwujud den­gan baik di masa yang akan datang,” kata Aminullah saat diwawancarai media usai acara.(hba/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved