Breaking News:

Berita Luar Negeri

Terlibat Proyek di Laut China Selatan, Filipina Bakal Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan China

Menlu Filipina Teodoro Locsin mengatakan dia akan mengusulkan untuk akhiri perjanjian kerjasama dengan perusahaan China.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi
AFP/Dibyangshu SARKAR
Para demonstran membakar patung Presiden China Xi Jin Ping dan bendera China 

SERAMBINEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Teodoro Locsin mengatakan dia akan mengusulkan untuk akhiri perjanjian kerjasama dengan perusahaan China, yang juga masuk dalam daftar hitam AS.

Usulan itu ditujukan kepada perusahaan yang ikut andil dalam proyek Laut China Selatan.

"Ya, jika saya menemukan salah satu dari perusahaan itu berbisnis dengan kita, maka saya sangat menyarankan agar kita mengakhiri hubungan itu dengan mereka,” kata Locsin, mengutip dari CNN Philippines, Sabtu (29/8/2020).

“Jika mereka terlibat dalam reklamasi dengan cara apa pun, maka menjadi konsisten di pihak kita untuk mengakhiri kontrak dengan mereka, " sambungnya.

TKA Cina tak Miliki Izin Kerja di PLTU Nagan Raya, Kasus Sama Kembali Terulang

Dikatakannya, Locsin akan sangat berhati-hati dalam memvalidasi apa pun yang dilakukan China dalam bertindak.

Ia menambahkan, masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional, jika ada proyek yang disetujui atau sedang dilakukan dengan mitra China.

AS telah mengambil sikap agresif terhadap serangkaian serangan China di Laut China Selatan.

India Peringatkan China, Mundur Segera Dari Perbatasan LAC, Beijing Minta Ikuti Gambaran Besar

Ratusan Orang di China Jatuh Sakit Setelah Minum Air Terkontaminasi Bakteri Shigella

Dalam minggu ini, pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan milik pemerintah China, serta pembatasan visa bagi warga negara China yang terlibat dalam kegiatan reklamasi dan militerisasi di perairan yang disengketakan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan kepada media pemerintah Xinhua bahwa kegiatan pembangunan pulau baru sepenuhnya adalah kedaulatan China.

Ia menambahkan bahwa, kegiatan perusahaan negara adalah sah.

Punya Harta Ribuan Triliun, Begini Cara Hidup Hemat Para Miliarder Dunia

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved