Breaking News:

Opini

Menyoal "Stigmasisasi" Stiker BBM Subsidi  

Kita lagi-lagi dibuat terpana dengan kebijakan populis Pemerintah Aceh terkait penempelan stiker bagi kendaraan pemakai Bahan Bakar Minyak

ist
Dr. Munawar A. Djalil, MA, Pegiat Dakwah, PNS Pemerintah Aceh, Tinggal di Cot Masjid, Banda Aceh 

Oleh Dr. Munawar A. Djalil, MA, Pegiat Dakwah, PNS Pemerintah Aceh, Tinggal di Cot Masjid, Banda Aceh

Kita lagi-lagi dibuat terpana dengan kebijakan populis Pemerintah Aceh terkait penempelan stiker bagi kendaraan pemakai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sejenak kita mencermati bahwa kebijakan yang langsung diatur melalui Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 504/9186 Tahun 2020 ini merupakan pertama diberlakukan di Indonesia yang mesti kita "acungkan jempol" dan sekaligus diberikan apresiasi bahwa karena sampai saat ini belum ada provinsi di negara ini yang mau menambah "PR" baru di daerahnya.

Harus diakui memang Aceh dalam segala hal harus selalu "nomor satu". Tercatat juga Aceh merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera dan memiliki jumlah anak kurang  gizi (stunting) terbanyak secara nasional. Di samping saat ini juga Aceh dengan anggaran refocusing Covid-19 terbilang besar di Indonesia walaupun belum jelas arah penggunaannya.

Nah, ironi belum selesai permasalahan penggunaan anggaran refocusing yang sasarannya untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi rakyat baik ekonomi, sosial maupun aspek psikologi, Pemerintah Aceh telah menambah permasalahan baru "stickering" bagi pengguna BBM subsidi yang justru untuk saat ini tidak begitu penting diterapkan malah tidak dirasakan manfaatnya. Karena sebagaimana diketahui kondisi masyarakat Aceh secara ekonomi masih sangat tertekan akibat dampak Covid-19 dan sedang berupaya bangkit kembali dari keterpurukan tersebut.

Untuk menggambarkan kondisi ini pantas kalau penulis menyodorkan sebuah kalimat penuh hikmah dari orang tua tempo dulu (hadihmaja): "Bak Rang Patah bek Tapieh Binteih, Bak Ubong Tireih bek Taleung  Tika, Maksudnya "jangan buat dinding di papan yang patah dan jangan bentang tikar di atap yang bocor". Sepertinya penulis tidak perlu terlalu jauh memaknai hadimaja tersebut, kerana sebagai orang Aceh dipastikan sudah memahaminya.

Syahdan, tulisan singkat ini tidak mengkaji kebijakan tersebut secara menyeluruh, karena itu domainnya stakeholder terkait. Namun yang menjadi soalan kita adalah nada kalimat yang terpajang di stiker tersebut. Menurut hemat penulis, kalimat di stiker sungguh sangat tidak mendidik, malah secara psikologis dirasa sebagai bentuk pelecehan terhadap harga diri masyarakat Aceh.

Kenapa tidak, secara gamblang tertulis jelas bagi pemakai premium kira-kira bunyinya; bahwa "premium ini bukan bagi yang pura-pura tidak mampu", sementara bagi pengguna solar berbunyi; "bukan bagi penimpun yang jahat". Sepintas dibaca terasa menyakitkan, seolah-olah selama ini pemakai premium "som kaya peuleumah gasien" dan bagi pemakai solar ada stigma "penimbun yang jahat"

Bagi yang tidak peduli, kalimat dengan dua stigma itu kelihatannya biasa, apalagi di stiker terpampang lambang Pemerintah Aceh, Pertamina, dan lain-lain. Namun di balik semua itu, hati kita terusik dengan kalimat yang tidak cerdas tersebut, konon lagi kalau dihubungkan dengan tujuan kehadiran negara dan tugas pemerintah itu sendiri yang seharusnya mendidik rakyat, menjaga harkat mereka justru punya andil membodohkan dan melecehkan.

Pada titik ini, ada kekkawatiran mendalam bila dua stigma ini terus melekat di kenderaan dan setiap saat dibaca oleh masyarakat. Pertama, akan menucul suasana tidak nyaman pagi pengendara "lebeling" tersebut. Kedua, ketidaknyamanan bisa saja disebabkan oleh rasa malu sehingga memungkinkan seseorang tersadar atau sebaliknya justru jangankan untuk patuh ikut aturan malah terkadang semakin membandel.

Relevan kita merujuk sebuah teori dalam ilmu psikologi pendidikan, bahwa dalam mendidik anak berpantang bagi orang tua atau gurunya memberikan stigma atau melabeli anaknya dengan kata bodoh, goblok dll. Menurut teori ini, kalau kata itu keseringan diucapkan maka akan berdampak buruk bagi pribadi anak, boleh jadi dia akan benar-benar menjadi anak bodoh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved