Tagih Janji, Massa Demo ke DPRK

REDELONG - Massa dari Aliansi Masyarakat Bener Meriah kembali mendatangi Gedung DPRK setempat, Senin (31/8/2020). Kedatangan belasan massa tersebut untuk beraudiensi dan menagih janji Pemkab Bener Meriah terkait tuntutan mereka sebelumnya pada aksi 17 Agustus lalu.

Dalam audiensi itu, massa diterima oleh Wakil Ketua I DPRK Bener Meriah Tgk Husnul Ilmy, Wakil Ketua II Anwar, dan Sekda Bener Meriah Drs Haili Yoga MSi serta anggota DPRK yang lainnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRK Kabupaten Bener Meriah. Dalam pertemuan itu, Korlap Aliansi Masyarakat Bener Meriah, Putra Arita mempertanyakan realisasi janji Pemkab Bener Meriah terkait 7 poin tuntutan aksi mereka sebelumnya.

Beberapa tuntutan sebelumnya, antara lain terkait dengan pemberhentian Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah. “Kami menginginkan adanya bukti berupa surat tertulis sesuai dengan peraturan, bukan hanya dengan kata-kata,” kata Putra Arita.

Dirinya juga mempertanyakan terkait dengan penempatan para pejabat di lingkungan Pemkab Bener Meriah. “Tempatkan pejabat di lingkungan Pemkab Bener Meriah sesuai dengan ilmu dan keahliannya dan tidak menggunakan cara-cara nepotisme,” tegasnya.

Peserta lainnya, Muklis AB juga mempertanyakan realisasi 7 poin tuntutan. Dia menyebut DPRK lemah dalam mengawasi. Dengan kejadian ini Muklis berharap pengawasan dari DPRK Bener Meriah ditingkatkan lagi. “Tapi saya mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah dalam memperbaiki mobil Damkar yang rusak,” ujarnya.

Peserta lainnya Sadra Munawar mempertanyakan kinerja penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi di BPBD Bener Meriah. Dia minta penegak hukum bekerja dengan menunjukkan bukti.

Kecuali itu, peserta juga mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tetap tidak direalisasikan oleh Pemkab bener Meriah.

Sekda Bener Meriah Drs Haili Yoga MSi dalam pertemuan itu menyampaikan, sebagai Sekda pihaknya telah menjalankan tatakelola pemerintahan yang baik sebagaimana diperintah oleh  Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi.  Terkait dengan indikasi korupsi di BPBD,  Sekda  menyampaikan bahwa saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

Sekda juga menjelaskan, penempatan susunan personel Damkar di masing-masing Posko juga sudah dievaluasi. Kini setiap pos ada Danpos dan Danru dengan 7 anggota.

Disebutkan, pembelian Damkar baru dari dana Otsus sebanyak dua unit. Pembelian dikurangi satu unit karena sebagian anggaran tersedot untuk penanganan Covid-19. “Yang satu unit dari dana Otsus akhir bulan ini sudah bisa dipergunakan,” ujar Sekda.

Di sisi lain, kata Sekda, Bupati Bener Meriah juga sudah mengunjungi Kemendagri dan meminta bantuan mobil Damkar. Dia berharap Mendagri mengabulkan. “Kami juga telah menginstruksikan kepada teman-teman di lapangan, wajib di setiap pos memiliki nomor kontak Reje Kampung, sehingga apabila ada masyarakat kena musibah bisa cepat ditangani,” tegas Sekda.

Saat ini personel Damkar juga sudah dilengkapi dengan APD yang lebih memadai, sehingga memudahkan dalam menjalankan tugas.  Dikatakan, Pemkab Bener Meriah akan berusaha segala cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit akibat wabah Corona yang belum jelas kapan berakhir. “Kami akan terus mengevaluasi dan terus bekerja keras untuk melayani masyarakat, meskipun tidak mungkin sempurna,” kata Haili Yoga.(bud)