Breaking News:

Komisi IV Jaring Masukan Bahas Raqan Pendidikan Diniah  

Komi­si IV DPRK Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Qa­nun (Raqan) Pendidikan Diniah

FOTO HUMAS DPRK BANDA ACEH
Ketua Komisi IB DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara memberikan sambutan pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Qanun (Raqan) Pendidikan Diniah di lantai 4 Gedung DPRK setempat, Senin (31/8/2020). 

BANDA ACEH – Komi­si IV DPRK Banda Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Qa­nun (Raqan) Pendidikan Diniah di lantai 4 Gedung DPRK setempat, Senin (31/8/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara, itu untuk menjaring masukan dari berbagai stakeholder demi kesempurnaan raqan yang sedang dibahas. Pihaknya menargetkan pembahasan raqan selesai tahun ini.

Tati menyampaikan, raqan ini merupakan wu­jud kepedulian DPRK untuk pendidikan anak bangsa di Banda Aceh. Ia menyakini dari pembaha­san yang sudah dilakukan akan melahirkan kebaikan bagi dunia pendidikan ke depan.

“Kita berharap pendi­dikan diniah ini memiliki payung hukum yang ko­koh dan kuat yang akan dilaksanakan di Banda Aceh,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia juga berharap Ban­da Aceh menjadi pilot pro­jet untuk program diniah di tingkat SMA. Sekarang, lanjutnya, dengan aturan yang baru, pendidikan din­iah baru berlaku untuk SD dan SMP.

“Tantunya kegiatan ini bukanlah bentuk seminar, diskusi, atau tanya jawab semata. Kami berharap bagaimana raqan ini menja­di lebih sempurna untuk isi di dalamnya, untuk tata lak­sana pendidikan di Banda Aceh,” tuturnya.

Sementara Kepala Di­nas Pendidikan Banda Aceh, Saminan, yang hadir dalam RDPU itu meyam­paikan Raqan Pendidikan Diniah ini penting segera disahkan agar bisa segera diterapkan.

Menurutnya, beberapa dari peraturan Pemerintah Aceh menekankan penting­nya menyelenggarakan pen­didikan yang islami di Aceh. Pentingnya raqan ini karena saat ini masih ada perilaku anak-anak di Banda Aceh yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

“Tingkat pemahaman Islam seperti akidah, fikih, sejarah kebudayaan Is­lam, dan ahklak ini baik di SD maupun di SMP masih sangat rendah. Kemudian jam pelajaran agama masih sangat kurang, inilah yang menjadi alasan penting qa­nun ini penting disahkan,” tutur Saminan.

Hadir dalam RDPU tersebut, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi IV, Tengku Januar Hasan dan Sofyan Helmi serta anggota Komisi, Kasumi Sulaiman, perwakilan MPD, Kobar GB, kepala sekolah, guru, dan lain-lain.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved