Breaking News:

Berita Politik

Ternyata Ada Paslon Positif Covid Mendaftar Pilkada ke KPU, Terungkap dalam Rakor di Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi rapat koordinasi (rakor) dengan KPU RI dan Bawaslu RI.

For Serambinews.com
Peserta Rakor yang membahas tahapan Pilkada 2020, dari unsur Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi rapat koordinasi (rakor) dengan KPU RI dan Bawaslu RI.

Rakor ini dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Agenda rakor membahas optimalisasi dukungan Pilkada, penanganan potensi penyebaran Covid-19, dinamika politik dan kepartaian dalam Pilkada serentak 2020 itu, dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen Polpum Lantai 4 Gedung F, Kemendagri, Senin (7/9/2020).

Komisioner Bawaslu, Fritz Siregar mengungkapkan, pada pertemuan tersebut dibahas juga terkait proses pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah yang sudah berlangsung dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada saat proses pendaftaran.

Sedangkan, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi penyelenggaraan Pilkada 2020 pada situasi pandemi Covid-19.

Aktivis Aceh Gelar Diskusi Merawat 16 Tahun Kematian Munir di Kamp Biawak Limpok, Bahas Temuan TGPF

Tidak Setuju Hak Interpelasi, Fraksi PPP: Plt Gubernur Nova Iriansyah Masih On The Track

Pria Bersepmor Rampas Handphone Milik Pekerja Koperasi Simpan Pinjam di Bener Meriah

Hasyim juga menyatakan, dalam konteks penegakan hukum itu ada Bawaslu. Di sisi lain kalau di luar area Pilkada, seperti pendaftaran di luar area kantor KPU, tentu ada lembaga-lembaga lain.

“Aturan sudah disiapkan, lembaganya ada. Nah yang ketiga ini yang paling penting justru adalah kultur, kultur masyarakat, kultur para politisi, dan juga para peserta Pilkada,” tukasnya.

“Harus ada kejujuran, bahwa kalau misalnya posisinya terpapar Covid-19, harus jujur juga karena di beberapa daerah ada bakal pasangan calon yang positif Covid-19, tapi tetap hadir mendaftarkan diri,” paparnya.

“Ini kan risiko juga, kemudian sengaja membuat deklarasi, kemudian sengaja membuat arak-arakan, ini kan berarti ada aspek kesadaran yang harus dipertanyakan,” urai dia.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved