Nasir Djamil Pertanyakan Bangunan Arsip di Kawasan Terlarang di Bantaran Krueng Aceh

Laporan Fikar W Eda |  Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil mempertanyakan berdirinya bangunan milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di kawasan terlarang, bantaran sungai Krueng Aceh. 

“Pertanyaannya kenapa ANRI membangun gedung di daerah terlarang. Ada apa ini?” Tanya Nasir Djamil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Arsip Nasional RI (ANRI), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Ombudsman RI (ORI), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Politisi PKS itu menyebutkan bangunan milik ANRI tersebut sudah diminta bongkar oleh Kepala Balai Sungai Wilayah 1 Aceh-Sumut dan  Bupati Aceh Besar.

"Jangan-jangan ada potensi pelanggaran di sana. Karena itu saya usulkan dilakukan pendalaman,” kata nasir Djamil kepada pimpinan Komisi II.

Dalam kesempatan itu Nasir Djamil juga mempertanyakan rencana kerja ANRI yang mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk arsip tsunami Aceh.

“Apa yang akan dikerjakan dengan arsip tsunami. Sebab selama ini setiap peringatan tsunami yang ditampilkan arsip yang sama. Kita ingin tahu lebih jauh soal ini,” ujar Nasir Djamil yang baru saja ditugaskan oleh Fraksi PKS memperkuat Komisi II.

Sebelumnya Nasir di Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

Selanjutnya Nasir juga mempertanyakan istilah yang dilontarkan “smart governance” oleh Sekretaris Utama  LAN. Nasir mempertanyakan beda “smart governance” dengan “good governance.” Nasir mengingatkan agar LAN tidak latah membuat istilah baru tanpa mengetahui betul maksudnya.(*)

• Suzuki Katana 125 atau 150 Muncul di Young Machine, Tidak Jauh Beda Dengan Desain Katana 1000

• Pidie dan Abdya Keluar dari Zona Merah, Positif Covid-19 di Aceh Bertambah 98 Orang

• Anggota DPRK Aceh Besar Sorot Minimnya Serapan Dana Otsus, Ingatkan Bupati Berbenah