Breaking News:

PDA Beri Sanksi untuk Wahyu, Ikut Teken Hak Interpelasi

Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh (DPP PDA) memberikan sanksi teguran kepada anggota DPRA dari PDA, Wahyu Wahab Usman

Dok Pribadi
Anggota DPRA dari PDA, Wahyu Wahab Usman 

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh (DPP PDA) memberikan sanksi teguran kepada anggota DPRA dari PDA, Wahyu Wahab Usman yang diputuskan dalam rapat partai itu, Selasa (8/9/2020). Sanksi itu diberikan setelah Wahyu ikut menandatangani draf usul hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

"Beliau disanksi mendapat surat teguran dari partai. Sesuai dengan AD/ART partai, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, tahapan pertama disanksi dengan surat teguran, dan akan dipanggil untuk klarifikasi di rapat pengurus harian. Bila yang bersangkutan tidak mengindahkan, baru status sanksinya ditingkatkan," kata Sekjen PDA, Tgk Razuan menjawab Serambi, Selasa (8/9/2020).

Ia mengaku surat teguran tersebut belum diberikan kepada Wahyu karena rapat partai baru selesai pada pukul 17.00 WIB. Rencananya, lanjut Razuan, surat teguran itu disampaikan kepada Wahyu pada Rabu (9/9/2020) hari ini. "Surat teguran akan disampaikan besok (hari ini)," ujar Razuan.

Terkait dengan tanda tangan Wahyu Wahab Usman terhadap draf usulan hak interpelasi yang sudah diberikan, Razuan mengatakan akan membahas hal tersebut dalam rapat pengurus harian pada tanggal 18 September mendatang. 

"Intinya, partai belum mempermasalahkan penandatangan interpelasi itu, yang dipermasalah mekanisme partai yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Karena dalam hal ini sebelumnya sudah kita surati anggota kita di DPRA untuk tidak mengambil keputusan personal," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 55 dari 81 anggota DPRA memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas draf usulan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Salah satu di antaranya adalah Wahyu Wahab Usman, yang merupakan anggota DPRA dari Fraksi PKB-PDA.

Fraksi PKB-PDA selama ini merupakan pendukung pemerintah bersama Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP. Ketiga fraksi itu tidak sepakat dengan wacana hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh karena menganggap kebijakan Pemerintah Aceh selama ini masih on the track.

Wahyu Wahab Usman yang dikonfirmasi Serambi Selasa (8/9/2020) malam mengatakan, dirinya tidak akan menarik lagi surat dukungan interpelasi tersebut jika pun PDA memberikan sanksi untuknya.

“Saya tetap dengan komitmen awal, saya akan teruskan,” kata Wahyu melalui layanan WhatsApp. Dari tiga orang anggota DPRA dari PDA, hanya Wahyu sendiri yang berlawanan sikap terkait hak interpelasi. Ia kemudian memberikan alasan atas sikapnya tesebut.  "Sebetulnya diawal hal ini tidak menarik bagi saya, tetapi ketika di paripurna pembukaan masa sidang DPR Aceh pada hari Senin, 31 Agustus 2020 kemarin tidak dihadiri oleh yang bersangkutan," kata Wahyu.

"Kemudian (jadwal paripurna) direschedule keesokan harinya pada hari Selasa, 1 September 2020, beliau (Plt Gubernur Aceh) juga tidak hadir,  maka saya menilai ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik antar kami dan mereka," ujarnya.

Menurut Wahyu, hak interpelasi adalah salah satu dari haknya dewan untuk meminta keterangan kepada Plt Kepala Pemerintahan Aceh tentang kebijakan penting yang berdampak luas pada masyarakat Aceh.

Politisi muda PDA tersebut menambahkan dalam Tatib DPRA Pasal 106 ayat 2 bahwa interpelasi dapat diusulkan minimal oleh 15 orang anggota dewan, atau berjumlah lebih dari satu fraksi. 

"Di sini saya memahaminya bahwa Hak Interpelasi dapat diusulkan tanpa persetujuan fraksi, itu yang saya pahami dari pasal tadi.  Lain hal jika dalam Tatib DPRA disebutkan bahwa Hak Interpelasi harus diusulkan minimal oleh sekian atau sejumlah fraksi. Nah, kalau dalam Tatib DPRA berbunyi seperti itu maka saya tidak akan ikut menandatangani hingga ada instruksi partai atau fraksi, tapi ini kan tidak. Minimal 15 orang anggota dewan,  artinya 15 dari 81 kan?" jelas dia.(mas) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved