Breaking News:

DPRA Paripurnakan Hak Interpelasi  

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi

SERAMBI/HENDRI
Aktivis Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) melakukan aksi di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2020). Mereka menggugat kirnerja Plt Gubernur Aceh terkait sejumlah kebijakannya dan pengunaan dana Covid-19 di Provinsi Aceh. 

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2020) malam.

Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin didampingi Wakil Ketua, Safaruddin. Sedangkan dua wakil ketua lainnya absen yaitu Dalimi dan Hendra Budian. Dari Pemerintah Aceh hadir Sekda Aceh, dr Taqwallah.

Sebelumnya, 58 dari 81 anggota DPRA sudah menandatangani draf usulan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh. Hak interpelasi itu disampaikan untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah Aceh selama ini.

Juru Bicara Pengusul Hak Interpelasi, Irfannusir dalam laporannya menyampaikan bahwa hak interpelasi merupakan hak anggota DPRA dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga wakil rakyat terhadap kebijakan lembaga eksekutif.

Ada beberapa kebijakan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang disoalkan anggota dewan. Kebijakan itu disebut mereka terkait kebijakan yang bernilai penting, strategis, dan berdampak luas kepada masyarakat luas.

Mulai dari dana refocusing penanganan Covid-19 sebesar yang diperkirakan Rp 1,7 triliun sampai dengan Rp 2,3 triliun, kebijakan pemasangan stiker BBM subsidi, hingga mempertanyakan alasan penggunaan penasihat khusus.

Selain itu dewan juga mempertanyakan alasan Plt Gubernur tidak pernah hadir dalam setiap rapat paripurna di DPRA. Termasuk mempertanyakan alasan Plt Gubernur tidak menyampaikan rancangan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 dalam sidang paripurna DPRA.

"Saudara Plt Gubernur patut diduga telah melanggar hukum dan juga sudah melanggar sumpah jabatannya terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya," kata Irfannusir. Namun, dalam berbagai pemberitaan, jajaran eksekutif menyebutkan sejumlah alasan penyebab Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak hadir.

Sejumlah massa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (Geram) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2020). Pada aksi kedua ini, massa yang hadir lebih sedikit dibandingkan aksi yang sama pada Kamis 3 September lalu.

Amatan Serambi, massa yang terdiri atas beberapa kaum pria mendatangi Kantor Gubernur Aceh dengan berjalan kaki dari Kompleks Taman Ratu Safiatuddin. Kedua tempat itu hanya terpisah beberapa ratus meter. Dalam aksi itu massa membawa satu unit mobil pikup yang mengangkut sound system.

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Menariknya, saat aksi baru dimulai, polisi wanita (polwan) disiagakan di barisan paling depan mengawal massa yang berorasi. Pemandangan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum aksi dorong mendorong terjadi.

Salah satu orator menyampaikan bahwa pihaknya kembali turun ke jalan untuk mempertanyakan kinerja Pemerintah Aceh. Dalam aksi itu, massa ingin menjumpai langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tapi yang hadir menjumpai massa dua asisten Setda Aceh yaitu Asisten I dan III, M Jafar dan Bukhari. M Jafar mengatakan, Nova sedang tidak berada di tempat karena sudah tiga hari melakukan dinas ke Jakarta.

"Kami menerima semua aspirasi ini dan kami akan sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga sampaikan secara benar-benar bahwa Pak Plt Gubernur Aceh sedang berdinas di Jakarta sejak tiga hari lalu. Kami tidak mungkin menyampaikan informasi yang tidak benar," kata M Jafar.

Tapi, massa tidak percaya dengan penjelasan M Jafar. Mereka meminta M Jafar untuk menelpon Nova yang sedang berada di Jakarta, tapi ditolaknya. Kemudian, massa meminta izin kepada pihak keamanan untuk masuk ke dalam gedung guna memastikan apakah Nova ada di ruang kerjanya atau tidak. Ketatnya pengamanan membuat mereka gagal menerobos ruang kerja Gubernur Aceh. Akhirnya, mereka kembali ke teras depan melanjutkan orasi yang mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh selama ini.

Selain di Kantor Gubernur Aceh, secara bersamaan demonstrasi juga berlangsung di Gedung DPRA yang diinisiasi kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh. Ini aksi keduanya setelah berdemo pada Selasa 8 September lalu. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut anggota dewan menjalankan fungsinya mengawal kebijakan pemerintah.(mas) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved