Breaking News:

Opini

Semiotika Stiker  

Ketika muncul fenomena stiker untuk kenderaan bermotor untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu premium dan solar di Aceh

Semiotika Stiker   
IST
Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropolinguistik Universitas Malikussaleh

Oleh Teuku Kemal Fasya, Dosen Antropolinguistik Universitas Malikussaleh

Ketika muncul fenomena stiker untuk kenderaan bermotor untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu premium dan solar di Aceh, terlihat beberapa kegagalan nalar dan saling bertubrukan.

Kisruh tentang stiker itu bahkan berlanjut hingga kini. Stiker itu dianggap tidak fungsional dengan realitas lapangan. Bahkan ada sebagian warga juga mengeluarkan stiker lain untuk pejabat pemerintah yang menggunakan mobil dinas lah yang harusnya ditempeli stiker. Kekacauan itu dimulai dari bahasa non-protokoler yang digunakan dalam stiker yang kini bisa dilihat di mana-mana.

Reduksi logika

Pertama, logika subsidi untuk kepentingan rakyat memang demikian adanya. Subsidi adalah tanggung-jawab negara kepada rakyat dalam konteks mempromosikan kesejahteraan. Hadirnya negara sebagai penjamin kepentingan masyarakat harus melakukan kebijakan protektif, afirmatif, dan subsidif kepada masyarakat. Pasal 33 ayat 1-4 menegaskan bahwa konsepsi negara ini termasuk logika pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola dengan semangat "kekeluargaan".

Konsep "kekeluargaan" ini adalah bukan oligarki atau oligopoli, tetapi "persahabatan (comradeship) dan "persaudaraan" (fraternity). Ketika semangat awal pembentukan negara ini berbasis sosialisme, tidak ada yang salah, dan tak perlu dilecehkan konsepsinya menjadi komunisme. Pemanfaatan sumber daya alam seperti bahan bakar berbasis fosil seperti BBM memang ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, seperti tertuang di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Kedua, ketika SDA itu dikuasai oleh negara, tapi tidak bisa digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dalam arti seluruh rakyat, maka berlaku prinsip melindungi yang paling lemah seperti pasal 33 ayat (4) untuk menjelaskan kebuntuan yang terjadi. Ayat (4) pasal 33 UUD 1945 itu bukan ketentuan generik yang sudah hadir sejak 18 Agustus 1945, tapi teks yang lahir hasil dialektika sejarah berbangsa. Itulah semangat sosialisme sesungguhnya karena mulai dihubungkan dengan dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dsb.

Hadirnya BBM subsidi jelas upaya mendapukkan prinsip demokrasi ekonomi itu, ketika produksi tidak bisa untuk seluruh rakyat, maka masyarakat yang kurang beruntunglah yang menjadi pilihan konsumen. Masyarakat yang lebih beruntung mengonsumsi BBM non-subsidi yang masuk harga skema pasar global, meskipun masih harus diperiksa apakah pengelolaan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara" oleh Pertamina sudah tepat. Karena diketahui, pandemi Covid-19 termasuk menyebabkan menyebarnya pandemi resesi ekonomi, termasuk jatuhnya harga minyak dunia hingga 70 persen tidak mengubah hanya jual pertalite dan hanya mengoreksi Rp 100 harta premium. Malah terdengar Pertamina mengalami kerugian Rp 11,13 triliun (kompas.com, 27/8/2020).

Wacana interogatif

Ketiga, kembali pada stiker, siapakah masyarakat yang tidak mampu dalam teks stiker tersebut. Pemilihan kata "tidak mampu", bahkan lebih sarkartis "pura-pura tidak mampu", memberikan ruang disinformasi (the realm of disinformation). Pemerintah menggunakan istilah "keluarga harapan" untuk bantuan bagi masyarakat miskin. BPS menggunakan istilah "prasejahtera" untuk mensublimasi kata "miskin". Namun stiker ini menggunakan istilah yang sulit dicari ruang referensi kontekstualitasnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved