Breaking News:

Eksekutif Hormati Sikap DPRA

Pemerintah Aceh mengatakan sangat menghormati sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memutuskan menyampaika

Eksekutif Hormati Sikap DPRA
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM.

* Atas Pemberian Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mengatakan sangat menghormati sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memutuskan menyampaikan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melalui rapat paripurna pada Kamis (10/9/2020) malam. 

Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto kepada Serambi, Jumat (11/9/2020) mengatakan, penyampaian hak interpelasi yang diusulkan oleh 58 anggota DPRA tersebut merupakan hak kelembagaan DPRA. "Interpelasi adalah hak kelembagaan DPRA,” kata Iswanto.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 58 dari 81 anggota DPRA menandatangani draf usulan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh yang kemudian ditetapkan sebagai keputusan DPRA. Hak interpelasi itu disampaikan untuk mempertanyakan kebijakan Pemerintah Aceh yang bersifat penting dan strategis serta berdampak luas kepada masyarakat.

Ada beberapa kebijakan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang disoalkan anggota dewan. Mulai dari dana refocusing penanganan Covid-19 sebesar yang diperkirakan Rp 1,7 triliun sampai dengan Rp 2,3 triliun, kebijakan pemasangan stiker BBM subsidi, hingga mempertanyakan alasan penggunaan penasihat khusus (pensus).

Selain itu dewan juga mempertanyakan ketidakhadiran Plt Gubernur dalam setiap rapat paripurna di DPRA. "Jika ketidakhadiran Plt Gubernur menjadi alasan teman-teman di DPRA untuk mengajukan hak interpelasi, maka dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-udangan, yang menyebutkan bahwa jika berhalangan hadir, maka kepala daerah, dalam hal ini Pak Nova Iriansyah selaku Plt Gubernur Aceh, dapat diwakili oleh pejabat lainnya," kata Iswanto.

Sementara terkait dengan pembahasan KUA-PPAS dan MoU proyek tahun jamak atau multiyears yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, sambung Iswanto, sudah sesuai aturan yang berlaku, dan sudah ditandatangani oleh empat pimpinan DPRA.

"Pembahasan KUA PPAS dan MoU proyek tahun jamak sudah sesuai peraturan yang ada. Baik proses pembahasan maupun limit atau batas waktu yang diatur dalam UU 23/2014, PP 12/2018, PP 12/2019 dan Permendagri Nomor 64/2020. Empat pimpinan DPRA periode 2014-2019 sudah menandatanganinya. Sehingga, secara keseluruhan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian. Apalagi, dalam sebuah perjanjian tidak dikenal pembatalan sepihak, baik melalui paripurna maupun bukan paripurna," kata dia.

Terkait dengan Plt Gubernur tidak menyampaikan raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2019 dalam rapat paripurna yang dipertanyakan oleh DPRA, Iswanto menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menyerahkan raqan tersebut pada tanggal 13 Juli 2020, melalui surat Gubernur Aceh Nomor 90/9853 perihal penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA tahun 2019.

Bahkan, sambung Iswanto, legislatif sudah mengundang Pemerintah Aceh, pada 31 Agustus 2020 dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekda Aceh, Taqwallah, yang mewakili Plt Gubernur Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved