Breaking News:

Salam

Mengaku Positif Covid-19 Itu Lebih Baik

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewar- takan bahwa Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST di- nyatakan positif Covid-19

Serambinews.com
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, 

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewar- takan bahwa Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST di- nyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab yang di- keluarkan oleh Balitbangkes Aceh pada Kamis (10/9/2020). Setelah diberi tahu hasil tes tersebut oleh pihak RSUD Teng- ku Chik Ditiro Sigli pada hari yang sama, Fadhlullah langsung melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya, kawasan Gam- pong Kuala, Kecamatan Kota Sigli.

Ada empat hal penting disampaikan Wakil Bupati Pidie ini terkait dengan kondisinya saat ini. Pertama, ketika dia mera- sa kondisi fisiknya nyeri, pegal-pegal, demam, sering haus, dan mulut pahit, dia langsung minta diswab PCR meskipun ha- sil rapid testnya nonreaktif.
Kedua, menurut Fadhlullah, diswab itu tidaklah sakit. Jadi, tak usah takut apalagi bersikap antiswab.

Ketiga, setelah terkonfirmasi positif Covid-19, dia terbuka kepada media dan publik untuk menyatakan bahwa dia te- rinfeksi Covid-19. Baginya, Covid bukanlah aib, sehingga tak perlu ditutup-tutupi, apalagi dia pejabat publik. Keempat, dia nyatakan memilih isolasi mandiri dan disebutkan juga bahwa anak dan istrinya dalam kondisi sehat. Keluarganya juga me- lakukan isolasi mandiri dan akan diswab.

Sikap terbuka Wakil Bupati Pidie ini mengingatkan kita pada Bupati Singkil Dulmusrid dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zai- nal Arifin yang lebih duluan "disapa" virus corona.

Nah, apa yang diperlihatkan oleh tiga pejabat di tingkat ka- bupaten/kota ini berbanding terbalik dengan yang dilakoni pe- jabat di jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Para pe- jabat provinsi yang positif Covid-19 rata-rata sangat menutup diri. Informasinya diupayakan agar tak diketahui bawahannya, apalagi publik. Sehingga, yang berkembang di kalangan insan

sebetulnya dari tiga asisten Sekda Aceh yang terinfeksi Co- vid? Begitu pula, apakah Tanwier Mahdi selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh saja yang terinfeksi Co- vid? Tak adakah kadis lainnya atau wakil direktur di sebuah rumah sakit milik pemerintah provinsi yang terjangkit Covid?

Lalu, apakah mereka sudah sehat? Kapan mereka kembali bertugas untuk melayani publik? Sudah bisakah publik berde- katan atau berinteraksi kembali dengan mereka.
Seharusnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi-infor- masi seputar kondisi kesehatan pejabat publik bukanlah in- formasi yang dikecualikan. Sebaliknya, pejabat PPID di badan publik tempat para pejabat Covid itu bekerja harus terbuka menyampaikan kondisi terkini dari para pejabatnya yang posi- tif Covid, karena hal ini tergolong informasi yang serta-merta, bukan informasi yang dikecualikan dari publik. Apalagi Covid bukanlah aib, seperti dikatakan Wakil Bupati Pidie.

Jujur saja selama ini Dinas Kesehatan Aceh, termasuk Jubir Covid-19 Aceh sangat tertutup dengan informasi jika yang po- sitif Covid itu adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. Ini sikap yang kontraproduktif dengan upaya bersama dalam menahan laju persebaran Covid di Aceh. Ketertutupan infor- masi tentang pejabat mana yang positif Covid-19 serta lemahnya sistem komunikasi pemerintah dalam tata kelo- la Covid-19 di Aceh berkunjung pada merebaknya infodemik. Ini hal yang sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri. Situasi ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerin- tah. Jika itu terjadi, maka apa pun yang dikatakan pemerintah rakyat tak lagi percaya. Apa pun yang diserukan pemerintah, su- lit bagi rakyat untuk mengikutinya, karena mereka tahu pemerin- tah menutupi banyak hal dari mereka. Alhasil, Covid yang semu- la menyebabkan krisis kesehatan, lalu merembet ke krisis tata kelola, dan kini berujung pada krisis kepercayaan. Ketertutupan informas itu juga menghambat pers dalam menyampaikan infor- masi terbaru dan akurat terkait Covid. Hal ini semestinya jangan lagi terjadi. Kepala daerah harus peduli soal ini.

Suatu daerah dapat dikatakan tanggap dalam menangani pandemi apabila terdapat leadership yang kuat, transpa- ran, dan termanifestasikan dalam kejelasan arah kebijakan sejak krisis masih di awal titik pada perkembangan selan- jutnya. Dari sinilah akan timbul perasaan senasib dan se- penanggungan bahwa perang melawan Covid-19 ini bukan cuma tugas penguasa

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved