Bardan Nilai Pemerintah Aceh tak Punya Roadmap Penanganan Covid, Parahnya Lagi Merasa Pintar Sendiri

“Masalah akutnya adalah nggak mau mendengar dan merasa pintar sendiri. Apa kurangnya ahli di kampus dan tenaga medis kita. Konsultasi ke WHO dan Kemenkes juga bisa 24 jam.”

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh  

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi II DPRA, Bardan Sahidi mengatakan Pemerintah Aceh tak punya roadmap penanganan Covid-19 sehingga tak tahu apa yang harus dikerjakan di tengah kondisi darurat.

“Masalah akutnya (Pemerintah Aceh) tak mau mendengar. Merasa pintar sendiri,” kata Bardan Sahidi kepada Serambinews.com, Selasa (15/9/2020).

Menurut Bardan, roadmap penanganan Covid diperlukan payung hukum dalam bentuk qanun sebagai turunan dari PP, Perpres, Permenkes dan PMK (Peraturan Menteri Kesehatan) maupun SKB 3 Menteri untuk penanganan yang terintegrasi.

“Dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPRA, meminta Pemerintah Aceh segera mengajukan Raqan Adaptasi Kehidupan Baru dalam Upaya Pencegahan Covid-19,” kata Bardan.

• Update Harga Emas - Berikut Rincian Harga Emas Naik Hari Ini

• Gara-gara Sulit Diajari Belajar Online, Bocah SD Dipukuli Orangtuanya hingga Tewas

Dalam keterangannya, Bardan juga menunjukkan beberapa data tentang lemahnya kinerja pengelolaan keuangan Aceh atas belanja bidang kesehatan, baik bersumber dari APBA murni 2020 maupun refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Salah satu data memperlihatkan Aceh pemuncak di antara 10 provinsi terkecil realisasi belanja bidang kesehatan.

Bardan mengutip sumber data Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2020-13 Juli 2020 memperlihatkan posisi Aceh di urutan 1 dengan realisasi belanja bidang kesehatan 0,73 persen dari alokasi Rp 174,67 miliar.

Seharusnya, lanjut Bardan, Sekda Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA)  yang juga dokter tentu sangat paham akan postur anggaran untuk menjamin kesehatan publik.

• Kasus Baru Covid-19 di Aceh, Hari Ini Bertambah 31 Orang, Terbanyak Banda Aceh

Wakil Ketua Komisi II DPRA tersebut juga mengungkapkan banyak tenaga kesehatan yang melaporkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi di tengah wabah Covid-19 seperti APD, jam kerja dan minimnya tunjangan jasa medis.

Bardan kembali menegaskan, pihaknya menunggu raqan ini disampaikan oleh Pemerintah Aceh untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

“Menjadi penting, ketika daerah lain yang kasusnya tak masuk 10 besar nasional saja sudah punya perda. Perda atau qanun itu sangat mendesak sebagai payung hukum dan alat kontrol publik,” ujarnya.

• Sempat Dikabarkan Gangguan Jiwa, Pelaku Penusuk Syekh Ali Jaber Belum Pernah Masuk RSJ, Ini Faktanya

Ditanya apa sebenarnya permasalahan mendasar sehingga Pemerintah Aceh dinilai oleh DPRA sangat lamban merespons kondisi darurat, menurut Bardan, “masalah akutnya adalah nggak mau mendengar.”

“Kurang apa ahli di kampus dan tenaga medis kita. Konsultasi ke WHO dan Kemenkes juga bisa 24 jam,” tandas anggota DPRA asal Gayo ini.

Akibat merasa pintar sendiri, lanjut Bardan, maka yang muncul justru keputusan-keputusan kontroversi, misalnya memplotkan anggaran pembelian aneka jenis kendaraan bermotor. (*)