Breaking News:

Oknum Pejabat Diduga 'Sulap' SPPD Pegawai

Oknum pejabat di Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) diduga 'menyulap' atau memanipulasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Serambinews.com
Kuasa Hukum Zahraini, Erisman SH dan Khairul Azmi SH serta putri korban berinisial P memberikan keterangan pers terkait pelaporan oknum anggota DPRK Abdya ke Polda Aceh di Kantor YARA Pusat, Banda Aceh, Selasa (14/7/2020). 

BLANGPIDIE - Oknum pejabat di Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) diduga 'menyulap' atau memanipulasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sejumlah pegawai dan tenaga kontrak di lembaga itu. Pejabat tersebut diduga sudah berulang kali mengeluarkan SPPD fiktif di lingkungan Sekretariat DPRK Abdya.

Berdasarkan sumber Serambi di Sekretariat DPRK Abdya, oknum pejabat itu merupakan orang yang memiliki kewenangan besar dalam pengurusan SPPD. Seusai menerima SPPD, para pegawai atau tenaga kontrak yang seharusnya kunjungan kerja atau bimbingan teknis ke luar daerah, justru tidak melakukannya. Mereka mendapatkan uang Rp 500.000-Rp 2 juta, seolah-olah sudah melakukan perjalanan dinas.

Praktik curang ini mulai terbongkar saat seorang pejabat di Sekretariat DPRK Abdya yang dinyatakan positif Covid-19, justru masuk dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dengan agenda kunker ke Dairi, Sumatera Utara. Dari 15 orang yang masuk dalam SPT bernomor: 094/53/SPT/VII/2020 itu, empat pegawai dikabarkan tidak pergi melakukan kunker tersebut.

Bahkan, salah satu di antaranya dikabarkan tidak menerima uang apapun dari Sekwan. Sementara yang lain, menerima uang dalam jumlah bervariasi mulai dari Rp 1 juta hingga 50 persen dari jumlah SPPD, atau sekitar Rp 2,5 juta.

"Iya, uang memang masuk ke rekening saya, tapi uang itu seluruhnya saya serahkan kembali, karena ada kebijakan," ujar seorang pegawai yang masuk dalam SPT, tapi minta dirahasiakan namanya.

Diceritakan bahwa awalnya ia sempat menolak permintaan atasannya itu. Namun selaku bawahan, dia harus menuruti perintah bosnya tersebut. "Saya sudah sampaikan (ke atasan), oke kalau begitu, tapi kalau ada persoalan saya tidak bertanggung jawab ya," ucap pegawai itu menirukan percakapannya dengan sang pejabat, beberapa waktu lalu.

Hal serupa juga disampaikan Pj Kabag Administrasi dan Umum Setwan Abdya, Harnalis. Ia mengaku tidak pergi dalam kunker tersebut, namun mendapatkan 'uang teken' sebesar Rp 1 juta lebih. "Untuk saya ada (dikasih) uang teken. Jumlahnya ya sekitar segitulah (Rp 1 juta)," ujar Harnalis.

Sementara itu, Sekretaris DPRK Abdya, Salman SH yang dikonfirmasi Serambi kemarin membantah bahwa nama-nama yang dalam SPT itu tidak pergi. "Enggak. Pergi semua," jawab Sekwan, Salman SH melalui pesan singkat.

Namun, Salman tidak bisa menyangkal saat Serambi menyodorkan sejumlah bukti tentang sejumlah pegawai yang SPPD-nya dimanipulasi.

Menanggapi persoalan itu, YARA Abdya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan aksi sulap SPPD sejumlah pegawai dan tenaga kontrak di Sekretariat DPRK setempat. "Kami minta penegak hukum mengusut dugaan aksi sulap SPPD ini," ujar Kabid Hukum dan HAM YARA Abdya, Khairul Azmi SH, Selasa (15/9/2020).

Khairul berharap dugaan tersebut bisa dibuktikan secara hukum, apalagi sudah berulang kali dilakukan. "Jangan hanya fokus kepada dana desa saja, sedangkan dugaan tindak pidana yang besar lainnya luput dari pantauan," tegasnya.

Menurutnya, pengakuan dari sejumlah pejabat dan oknum pegawai yang menerima uang tidak sesuai dengan besaran angka itu seharusnya bisa menjadi bukti awal bagi penyidik. Selain itu, ia juga meminta kepada Inspektorat agar secepatnya mengaudit dugaan aksi sulap SPPD di Sekretariat DPRK tersebut.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved