Breaking News:

Perbup Bireuen Terkait Sanksi Tak Pakai Masker, Dari Denda Uang hingga Pemotongan TPK 25 Persen

Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi, mengeluarkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2020. Peraturan Bupati (Perbup) tertanggal 14 September 2020

DOK SATPOL PP DAN WH BIREUEN
Petugas memasang masker pada seorang pelajar dalam rangka sosialisasi Perbup terkait hal tersebut ke sekolah di Bireuen, Selasa (15/9/2020). 

"Sosialisasi kita lakukan selama seminggu ke depan, kemudian baru aksi di lapangan," ujar Bupati Bireuen.

Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi, mengeluarkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2020. Peraturan Bupati (Perbup) tertanggal 14 September 2020, tersebut mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Mencegah dan Mengendalikan Covid-19.

Dalam Bab III Pasal 6 tentang Kewajiban antara lain disebutkan, bagi perorangan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung, mulut, dan dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, Kemudian, bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada pengunjung mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui berbagai media informasi.

Pada Bab V Pasal 9 ditegaskan, bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau  penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban seperti tertuang dalam Pasal 6 akan dikenakan sanksi. Pertama, Sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Kedua, Menyanyikan lagu nasional/lagu daerah. Ketiga, membaca Alquran bagi yang beragama Islam. Keempat, Kerja sosial. Kelima, Tindakan administratif  berupa pencabutan sementara KTP atau identitas lain bila sudah dikenakan sanksi pertama sampai keempat.

Keenam, denda administratif paling banyak Rp 50.000 dikenakan saat pengambilan KTP atau identitas lain dengan menunjukkan bukti setoran ke kas daerah melalui PT Bank Aceh Syariah. Khusus untuk PNS, selain dikenakan sanksi seperti perorangan lainnya juga didenda berupa pemotongan tunjangan prestasi kerja (TPK) sebesar 25 persen. Bagi pegawai non-PNS yang melanggar kewajiban dalam peraturan itu akan diputuskan kontrak kerja.

Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi, kepada Serambi, Selasa (15/9/2020), mengatakan penerapan peraturan itu akan dimulai dengan sosialisasi kepada unsur Forkopimda dan camat agar disampaikan kepada masyarakat. Setelah sosialisasi selesai, Perbup tersebut langsung diterapkan. "Sosialisasi kita lakukan selama seminggu ke depan, kemudian baru aksi di lapangan," ujar Bupati Bireuen. (yusmandin idris)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved