Breaking News:

Luar Negeri

Palestina Mundur dari Kursi Kepresidenan Dewan Liga Arab, Kecam Normalisasi Hubungan dengan Israel

Palestina menyatakan mundur dari kursi kepresidenan Dewan Liga Arab pada Selasa (22/9/2020).

Editor: Faisal Zamzami
MOHAMED EL-SHAHED / AFP
Pertemuan negara-negara Liga Arab yang dihadiri menteri luar negeri masing-masing anggota di Kairo, Mesir, Sabtu (9/12/2017), membahas pengakuan AS terhadap Yerusalem.(MOHAMED EL-SHAHED / AFP) 

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAHPalestina menyatakan mundur dari kursi kepresidenan Dewan Liga Arab pada Selasa (22/9/2020).

Keputusan tersebut diambil Palestina sebagai bentuk protes atas kegagalan Liga Arab dalam mengambil sikap terhadap kesepakatan Israel dengan beberapa negara Arab sebagaimana dilansir dari AFP.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengumumkan keputusan mundur dari peran kunci tersebut setelah kegagalan Liga Arab untuk menyetujui rancangan resolusi yang mengutuk kesepakatan normalisasi antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel.

"Negara Palestina ... menolak untuk mencatat dalam sejarahnya hubungan kepresidenannya dengan kemunduran dalam nilai dan prinsip yang terbukti dalam pertemuan terakhir dewan menteri luar negeri," kata Maliki di Ramallah, Tepi Barat.

Kendati menyatakan telah mundur, Palestina akan tetap memimpin sesi terakhir Dewan Liga Arab awal bulan ini dan akan tetap memegang peran tersebut hingga Maret 2021.

Sebelumnya, delegasi mereka telah mengajukan rancangan resolusi pada pertemuan dewan di Kairo untuk mengutuk kesepakatan normalisasi antara Israel dengan UEA.

Pertemuan itu mempertemukan para menteri luar negeri dari blok yang beranggotakan 22 orang tersebut.

Namun usul Palestina ditolak.

Pertemuan di Kairo tersebut terjadi sebelum kesepakatan serupa diumumkan oleh Bahrain dengan Israel.

 Kedua kesepakatan itu ditandatangani di Washington, Amerika Serikat (AS) pada 15 September.

Palestian mengutuk kesepakatan normalisasi dua negara Arab dengan Israel tersebut sebagai sebuah pengkhianatan.

Pada 2002, blok tersebut mengadopsi rencana perdamaian yang diusulkan Arab Saudi, Arab Peace Initiative, yang diperbarui pada 2017.

Dalam rencana perdamaian tersebut, negara-negara Arab hanya sepakat menormalkan hubungan dengan Israel jika melakukan penarikan seluruh kekuatan dari wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari pada 1967.

Kendati demikian, Arab Peace Initiative telah dikesampingkan oleh pemerintah AS.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved