Breaking News:

Salam

Penghargaan Menkeu Jangan Bikin Terlena  

Kementerian Keuangan RI memberi penghargaan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai daerah yang secara konsisten

FOR SERAMBINEWS.COM

Kementerian Keuangan RI memberi penghargaan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai daerah yang secara konsisten menerima opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lebih 10 kali berturut-turut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah kota yang kini dipimpin H Aminullah Usman.

"Prestasi yang diraih Pemko Banda Aceh adalah raihan yang luar biasa, ini menandakan Banda Aceh sudah melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan ini perlu menjadi contoh untuk Pemerintah Daerah lain dan semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan," katanya

Wali Kota Aminullah dalam penyampaiannya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh atas penghargaan ini, dan prestasi ini berkat kerjasama semua pihak. "Alhamdulillah, ini bukti kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen atau jajaran pemko Banda Aceh dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta bentuk sinergitas yang terjalin secara baik sesama jajaran," ungkapnya.

Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemko agar meningkatkan kualitas kinerja, komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi agar terhindar dari segala bentuk kesalahan-kesalahan yang nantinya menimbulkan permasalahan.

Sebagai warga Banda Aceh Aceh kita juga ingin mengapresiasi capaian positif kinerja keuangan pemerintah kota ini sehingga sudah mendapat penghargaan khusus dari Menteri Keuangan RI.

Namun, sama seperti dinyatakan Aminullah Usman bahwa perbaikan kinerja keuangan bukan bertujuan untuk meraih penghargaan, akan tetapi untuk menyejahterakan rakyat. Sekali lagi kita sangat setuju niat itu.

Apalagi, kita tahu bahwa opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan BPK mengenai "kewajaran" laporan keuangan, bukan merupakan "jaminan" tidak ada fraud  (tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain), yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

Memang, ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka yang menjadi ukurannya adalah opini atas laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK. Namun, para pejabat BPK sudah sering mengingatkan bahwa pemeriksaan keuangan bukan dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan. Dan, hal itu mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Jadi, opini BPK itu merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Oleh kerena itulah, Aminullah mengingatkan jajarannya supaya tidak terlena dengan opini B{K serta penghargaan dari Menkeu RI, sebab kinerja keuangan pemerintah harus ditingkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Kita mencatat banyak daerah yang sering menerima WTP, tapi tiba-tiba oknum-oknum pejabatnya menjadi tersangka koruptor. Itulah salah satu efek keterlenaan. Maka, kerjasama sejajaran untuk saling mengawasi sangat diperlukan secara interen di samping pengawasan eksternal.

Kita juga mengingatkan supaya Pemko Banda Aceh terus memperbaiki kinerja keuanganya sehingga terus pula mendapat opini WTP dari BPK. Dan, kelak Menteri Keuangan bukan lagi sekadar memberikan penghargaan, tapi memberikan insentif besar seperti yang pernah dijanjikan  bagi setiap daerah yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Ini bukan cuma untuk Banda Aceh, tapi semua pemerintah kota, kabupaten, bahkan pemprov memiliki peluang yang sama untuk dapat meraih opini WTP. Tinggal lagi bagaimana melakukan pengendalian terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan daerah secara baik dan sesuai aturan!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved