Selain Vanuatu, Ini Negara-negara di Pasifik yang Kerap Ganggu Kedaulatan RI di PBB

SERAMBINEWS.COM – Negara Vanuatu kembali mencoba ikut campur mengenai masalah Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-75.

Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman mengungkapkan adanya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua.

Indonesia pun langsung membantah tudingan tersebut dengan menggunakan hak jawabnya.

Diplomat Perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu bahkan mengatakan apa yang dilakukan Vanuatu sebagai tindakan memalukan.

• TNI Kembali Gugur di Papua, Tertembak Dalam Kontak Senjata dengan KKB 

• Anak Din Minimi Lulus Jadi Prajurit TNI AD, Segera Jalani Latihan di Rindam IM Mata Ie

“Sangat memalukan bahwa negara satu ini selalu memiliki obsesi berlebihan mengenai bagaimana Indonesia bertindak atau memerintah negaranya sendiri,” ujarnya dikutip dari Kompas, di akun Youtube PBB saat berpidato, Minggu (27/9/2020).

Silvany pun mengungkapkan dirinya bingung dengan sikap Vanuatu, yang selalu berusaha mengajari negara lain, tanpa memahami prinsip fundamental dari Piagam PBB.

Menurutnya dalam piagam tersebut sudah jelas bahwa setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

• Viral Video Emak-Emak Kendarai Sepeda Motor Lawan Arus, Ditegur Responnya Malah Galak

• Netralitasnya Mulai Diragukan, Para Ahli Desak PBB Lakukan Reformasi

“Setiap negara harus saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lainnya,” katanya.

Silvany pun menegaskan jika Vanuatu belum memahaminya, jangan coba-coba menceramahi negara lain.

Silvany juga mengatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi HAM bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia turut serta dalam konvensi internasional untuk mengakhiri diskriminasi, yang anehnya Vanuatu tidak ikut mendatangani.

Menurut Silvany, Vanuatu juga tidak mendatangani atau mengesahkan konvensi melawan penyiksaan atau segala tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.

Silvany pun secara keras menegaskan Vanuatu bukanlah repesentasi dari masyarakat Papua. “Kalian jangan berkhayal menjadi orang Papua,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang melawan usaha separatisme yang menggunakan HAM  sebagai kedok.

Apalagi, Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1945.

“PBB dan komunitas global sudah mendukungnya sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, permanen dan tak mungkin diubah,” ujarnya.

• Pura-pura Terbang dalam Kemewahan, Influencer Medsos Ini Rupanya Gunakan Studio Jet Pribadi Palsu

• PM Pakistan Meluncurkan Akun Twitter Berbahasa Arab di Depan Majelis Umum PBB

Ternyata, bukan kali ini saja kedaulatan Indonesia diusik oleh negara-negara yang berada di Samudera Pasifik.

Sidang PBB ke-71 (2016)

Dalam sidang PBB ke-71 tahun 2016 lalu, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, menuding adanya pelanggaran HAM di tanah Papua.

Enam negara Pasifik itu juga menuding bahwa Pemerintah Indonesia tidak menangani masalah ‘penggaran HAM’ di Papua dengan baik.

Enam negara itu menyatakan keprihatinan atas kondisi di Papua.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, mengatakan, dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua Barat terkait dengan keinginan daerah itu untuk merdeka.

"Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin," katanya.

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Nara menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

• Kisah Anak Berhenti Sekolah untuk Rawat Ayah Sakit dan Buta, Ibunya Bocor Jantung Tetap Cari Nafkah

• Isi Lengkap Pidato Jokowi di Sidang Umum PBB 2020, Sebut Palestina Belum Merdeka hingga Vaksin Covid

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB," kata Nara.

"Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri," katanya.

Sidang PBB ke-72 (2017)

Dalam sidang PBB ke 72 tahun 2017, Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies kembali membicarakan tentang Papua dan Papua Barat.

Isu Hak Asasi Manusia turut dibawa dalam sidang PBB ke 72.

Negara-negara itu mendukung gerakan separatis tersebut untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun tidak tinggal diam, Indonesia melalui Diplomat mudanya, Ainan Nuran membungkam isu-isu tersebut dengan bantahannya.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB.

"Apakah penegakkan HAM di negara-negara tersebut sudah sempurna?" tandas Ainan.

Dia lalu menutup dengan peribahasa umum di Indonesia yang kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris.

Agaknya penutup dari Ainan seakan jadi serangan balik untuk negara-negara yang mendorong kemerdekaan Papua.

• Cari Perhatian Internasional Jelang Sidang Umum PBB, KKB Papua Fitnah TNI dengan Menembak Pendeta

"Menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," pungkas Ainan.

Sidang PBB ke-73 (2018)

Lagi, Negara Vanuatu mengusik kedaulatan Indonesia melalui sidang PBB ke-73 pada 2018 lalu.

Isu-isu Papua dan kelompok sparatis yang menginginkan kemerdekaan terus didorong oleh Vanuatu.

Wakil Presiden RI (pada masa itu) Jusuf Kalla dalam sidang PBB menyampaikan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan Vanuatu terus mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

"Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit," kata Jusuf Kalla, pada waktu itu.

Akan tetapi, ketika tindakan bermusuhan terus berlanjut, kata Wapres Kalla, Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya.

• Genjer, Nama Sayuran yang Dikaitkan dengan PKI, Ini Pecipta Lagu Genjer yang Populer di Era Soekarno

JK menekankan, "Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI."

Sidang PBB ke-74 (2019)

Di Sidang PBB ke-74 tahun 2019, Negara Vanuatu kembali lagi mempermasalahkan Papua yang menginginkan kemerdekaan.

Isu Papua itu diangkat oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB.

Dia menyebut ada dugaan pelanggaran HAM di Papua, Salwai berharap PBB bisa mencari solusi untuk masalah di Papua.

Ia juga menyerukan PBB untuk datang ke tanah Papua dan mengecek kondisi di sana.

Seorang diplomat Indonesia menjawab dan menegaskan, Papua akan selalu bagian dari Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Rayyanul Sangadji dalam hak jawab (right of reply) atas keterangan yang disampaikan oleh Vanuatu.

"Papua akan dan selalu menjadi bagian dari Indonesia," tegas Rayyanul di Sidang PBB.

• BERITA POPULER - Tawaran Pinjaman Online, Indonesia Resesi, Anggota DPRD Bandar Narkoba

• Pidato Pertama Jokowi di Sidang Umum PBB, Singgung soal Kesetaraan Hingga Posisi Indonesia

Dia mempertanyakan apakah Vanuatu sudah mempelajari status legal dan historis Papua sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Dia kemudian mengajak Vanuatu untuk kembali mendalami berbagai fakta sejarah mengenai Papua.

"Supaya Vanuatu tak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali," ujarnya.

Diplomat asal Ambon tersebut kemudian menerangkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, Papua sudah sah menjadi bagian di dalamnya.

• Sejarah G30S/PKI di Aceh: Kekerasan Rasial Menyasar Etnik Tionghoa, Puluhan Ribu Melarikan Diri

Pernyataan Rayyanul itu diperkuat dengan resolusi bernomor 2504 yang dihasilkan dalam Sidang Umum PBB 1969 silam.

Dia menyesalkan masih ada negara yang menanamkan permusuhan dan perpecahan pada negara lain.

Rayyanul menyoroti bahwa Vanuatu terus melakukan pendekatan provokatif dengan mendukung tudingan yang tidak berdasar pada bukti.

"Yang Vanuatu tidak sadari adalah provokasinya tak hanya menghasilkan sebuah harapan palsu. Namun juga memicu konflik," sesalnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)

• Bocah Kanker Otot Sejak Usia Tiga Tahun, Ayah Ibu Berhenti Kerja Demi Rawat Anaknya