Breaking News:

Salam

RUU Cipta Kerja Mendekati Finish

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sudah menyepakati klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

SERAMBI/HENDRI
Buruh saat aksi menolak Omnibus Law di Banda Aceh, Selasa (25/8/2020). Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law karena dinilai dapat merugikan pekerja dan lingkungan hidup. 

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sudah menyepakati klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja  dengan mempertimbangkan masukan dari kalangan buruh. Pekerja yang kena PHK akan mendapat pesangon 32 kali gaji, dengan rincian 23 kali ditanggung perusahaan dan 9 kali beban pemerintah melalui BPJS.

Selain itu, upah minimum daerah perkabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah. "Awalnya hanya pertumbuhan ekonomi, sekarang dimasukkan inflasi. Jadi tidak memberatkan semua pihak," kata seorang anggota Baleg.

Perjalanan RUU Cipta Kerja itu selanjutnya adalah pleno di Baleg DPR melalui rapat kerja dengan pemerintah untuk disahkan di paripurna. Diagendakan, sidang terakhir atau peripurna pengesahan pada 8 Oktober 2020.

Harapannya, setelah UU Cipta Kerja disahkan akan ada kepastian hukum yang lebih jelas terhadap semua pihak dan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia di tengah pandemu Covid-19. "Tujuannya kami supaya ekonomi bergerak dan tidak terjadi PHK besar-besaran," ucap wakil rakyat.

Sebelumnya pada UU Nomor 13, diatur ketentuan pemberian pesangon 32 kali upah. Pada subtansi RUU Cipta kerja terdapat dua hal penting, Pertama, akan ada penyesuaian perhitungan besaran pesangon. Kedua, ada namanya tambahan program program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi korban PHK.

Dalam dokumen rapat antara pemerintah dan DPR disebutkan perlindungan pekerja yang kena PHK, dengan memanfaatkan JKP, antara lain cash benefit, vocational training, job placement access. Selain itu, pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa jaminan kecelakaan kerja, kaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan nasional.

Rencana JKP ini didebat kalangan buruh yang memperjuangkan hak-hak karyawan kontrak dan outsourcing (pekerja lepas). Sebab, menurut kalangan pekerja, sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bila JKP untuk karyawan kontrak dan outsourcing dibayar negara. Sebab, jumlah karyawan kontrak dan outsourcing itu 70% sampai 80% dari total jumlah buruh formal yangg bekerja sekitar 56 juta orang. Dan, JKP 9 bulan yang ditanggung pemerintah itu adalah untuk pesangon karyawan tetap, bukan JKP untuk karyawan kontrak atau outsourcing melalui agen. Apalagi kalau karyawan kontrak dan outsourcing dikontrak perusahan di bawah satu tahun, tidak jelas siapa dan berapa nilai JKP nya. Kejelasan inilah antara lain yang masih terus diperjuanglan kalangan serikat pekerjka hingga hari ini.

Perjuangan konfederasi dan serikat pekerja antara lain dengan mengancam menggelar mogok nasional, jika DPR dan pemerintah tidak mengakomodir kepentingan buruh dalam RUU Cipta Kerja.

Adapun yang ditolak buruh dari RUU Cipta Kerja antara lain hilangnya UMK dan UMSK, adanya upah padat karya, kenaikan upah minimum hanya pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi, PHK dipermudah. Kemudian, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, karyawan outsourcing seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, jam kerja eksploitatif.

Selanjutnya, buruh kasar warga negara asing mudah masuk ke Indonesia, jaminan kesehatan dan pensiun hilang dengan berlakunya sistem kontrak dan outsourcing seumur hidup, dan hilangnya sanksi pidana.

Sejauh ini kita belum bisa banyak berkomentar karena akses ke materi RUU itu masih sangat terbatas. Makanya, satu hal yang juga patut kita ingatkan bahwa Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pun mengamanatkan setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tujuannya ialah membuka kesempatan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

Akses publik seluas-luasnya juga akan mempersempit peluang rekayasa informasi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan situasi. Kebetulan pula, RUU Cipta Kerja memegang peranan strategis dalam mengatur hajat hidup orang banyak. Ketika terjadi disinformasi, sangat mungkin memicu pergolakan sosial yang seharusnya tidak boleh terjadi, terutama di tengah pendemi ini.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved