Breaking News:

Ketenagakerjaan

Amerika Jatuhkan Sanksi untuk Produsen Sawit Malaysia, Indonesia Perlu Waspada

Masalah yang dialami industri sawit Malaysia akan turut menyeret Indonesia, karena kedua negara menjadikan sawit sebagai komoditas andalan ekspor.

SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Petani mengangkut TBS kelapa sawit yang baru dipanen di perkebunan rakyat kawasan Jalan 30, Kecamatan Babahrot, Abdya, Sabtu (18/7/2020). 

Indonesia, lanjut Dendi, mempunyai cukup punya taji melawan tudingan dari berbagai negara terhadap produk sawit.

Sehingga walaupun pasar sawit Indonesia di AS kecil, para pemangku kepentingan sawit Indonesia siap memperjuangkan kepentingannya.

“Pasti akan ada sikap juga dari pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri kalau sampai ada hambatan ekspor untuk Indonesia,” tambah Dendi.

Dendi menyimpulkan isu persaingan dagang lebih terasa dalam kasus ini dibandingkan benar-benar isu ketenagakerjaan yang menjadi alasan dari sanksi tersebut.

Presiden AS Donald Trump Positif Corona, Begini Pesan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un

Gaji dan Tunjangan PPPK Setara dengan PNS, Segini Nominalnya

Iptu Lilisma, Memotong Padi Sambil Sosialisasi Protkes

India Hapus Taj Mahal dari Program Promosi Pariwisata, Berusaha Merubah Warisan Islam

Perusahaan Sawit Harus berbenah

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Nur Hidayati mengatakan perusahaan kelapa sawit memang mempekerjakan buruh lepas yang dibayar secara harian dengan pendapatan yang kecil.

“Itu tipikal, khas. Bukan hanya terjadi di Malaysia, tapi juga Indonesia meski perkebunan kelapa sawit selalu tidak mengakui fakta ini,” ujar dia.

Seorang buruh perkebunan kelapa sawit bisa bekerja sebagai pemanen dari pukul 06.00-14.00 dengan target 90 tandan masing-masing sebesar 22-23 kilogram.

Dengan demikian dalam sehari dia bisa mengangkat berat sekitar 1,9-2 ton.

Karena itu, dia mengajak istri atau anak-anaknya sebagai “kernet”, yaitu pemungut buah-buah sawit yang jatuh karena matang, karena tidak mungkin memenuhi target kerja tersebut seorang diri.

“Jadi tidak secara langsung dipekerjakan oleh perusahaan, tapi anak-anak itu membantu orang tuanya. Parahnya mereka tidak dibayar,” ujar dia.

Jika tidak memenuhi target ini, akan ada sanksi dari perusahaan, berupa surat peringatan maupun pemotongan gaji.

Jika menjatuhkan buah sawit yang sudah matang, dia juga mendapatkan denda, demikian juga jika salah memanen buah yang masih muda.

Data dari Koalisi untuk Buruh Sawit Indonesia saat ini ada sekitar 16 juta buruh yang bekerja pada sekitar 17 juta hektare perkebunan sawit di Indonesia.

Sebanyak 60 persen di antaranya adalah buruh tidak tetap dengan pendapatan yang tidak menentu dan tanpa jaminan sosial.

“Fakta-fakta inilah yang tidak boleh ditutup-tutupi oleh perusahaan maupun pemerintah. Jika ingin industri sawit kita benar-benar bersih dari pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Nur.(AnadoluAgency)

Berita Ini sebelumnya tayang di https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/sawit-indonesia-waspadai-dampak-buruk-sanksi-as-untuk-perusahaan-malaysia-/1993642

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved