Breaking News:

Salam

Dicari, Mediator Konflik DPRA dan Plt Gubernur  

ANGGOTA DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya akhirnya angkat bicara soal konflik antara DPRA dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh

FOTO HUMAS SETDA ACEH
Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, memberi salam kepada anggota DPRA saat tiba di gedung dewan setempat 

ANGGOTA DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya akhirnya angkat bicara soal konflik antara DPRA dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Kepada Harian Serambi Indonesia, sebagaimana dipublikasi kemarin, Teuku Riefky berpesan agar masing-masing pihak dapat segera menyudahi konflik tersebut. "Diperlukan kebesaran hati dan kedewasaan dalam berpolitik dari semua pihak," kata Riefky yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Imbauan Teuku Riefky ini bukan saja relevan, tapi juga sangat patut, mengingat Nova Iriansyah yang kini menjabat Plt Gubernur Aceh adalah kader Partai Demokrat. Nova bahkan ketua partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu di Aceh.

Berdasarkan catatan Serambi, ini bukan yang pertama ada pihak yang menyuarakan agar eksekutif dan legislative di Aceh segera baikan dan menihilkan pertikaian, karena yang paling dirugikan dengan pola relasi yang seperti ini adalah rakyat.

Sebelum Riefky angkat bicara, sudah duluan mantan penjabat gubernur Aceh, Dr Azwar Abubakar menyuarakannya.Demikian pula Darwati A Gani, Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh, partai yang mengusung Irwandi-Nova menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada pilkada yang lalu.

Namun, imbauan dari "orang pusat" dan dari kalangan petinggi Partai Demokrat sendiri, baru kali ini ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh dan tentunya juga kepada Pimpinan DPRA. Oleh karenanya, imbauan seperti ini jangan dianggap angin lalu saja, seperti nasib imbauan yang disampaikan Azwar Abubakar dan Darwati A Gani.

Sudah saatnya, eksekutif dan legislatif menepikan ego sektoral dan meluruskan niat bahwa demi kepentingan rakyat, pertikaian harus segera disudahi.

Agar rekonsiliasi tercapai maka kedua belah pihak harus memiliki niat yang sama untuk mengakhiri konflik. Dengan kata lain, niat untuk berdamai adalah prasyarat utama terwujudnya rekonsiliasi sebagaimana dianjurkan dalam teori resolusi konflik.

Kalau hanya satu pihak saja yang ingin baikan, sedangkan pihak satu lagi merasa untung dengan kondisi seperti sekarang ini, maka sampai habis jabatan Plt Gubernur Aceh pun islah antarlembaga tak akan terwujud. Oleh karenanya, persamaan persepsi dan sama niat itu penting agar proses negosiasi menjadi cair dan produktif.

Jika kedua belah pihak merasa masih terlalu tinggi hati untuk mengawali proses rekonsiliasi atau tak tahu harus memulai dari mana jalan menuju islah, maka ini tantangan menarik bagi sang mediator. Siapa pun yang punya kapasitas untuk itu Anda sedang dipanggil untuk masuk menjadi penengah, menjadi rekonsiliator.

Untuk lingkup Aceh, sepertinya Wali Nanggroe adalah sosok yang tepat dan memiliki kapasitas untuk itu. Cuma, DNA Wali Nanggroe Aceh saat ini adalah DNA GAM yang tentu saja lebih memihak ke Partai Aceh, partai yang justru mengusung Dahlan Jamaluddin menjadi Ketua DPRA. Dialah bersama beberapa orang yang berada di belakang hak interpelasi dan kini mengarah ke hak angket ini.

Jadi, tantangan terberat bagi seorang Wali Nanggroe menjadi mediator dalam kisruh antara eksekutif dan legislatif ini adalah mampu tidaknya Paduka Yang Mulia menjaga netralitas dan prinsip imparsialitas. Yakni, prinsip HAM yang memperlakukan semua orang dengan sama, adil, dan tidak berpandangan buruk terhadap pihak lain.

Eksekutif yang telanjur merasa sudah beberapa dilecehkan Plt Gubernur karena diundang tak mau datang, tentunya tak ingin disalahkan. Apalagi tak semua pertanyaan yang mereka ajukan tak dijawab Plt. Sebaliknya, Plt Gubernur pun merasa kesalahannya terlalu dicari-cari, mulai dari proses penetapan proyek multiyears, refocusing anggaran, hingga ke hal-hal yang sangat pribadi sifatnya.

Nah, sekalipun persoalannya sudah sangat pelik, seorang Wali Nanggroe harus berani mencoba menjadi penengah kali ini. Jika tak membuahkan hasil, coba libatkan semua unsur Forkopimda minus Plt Gubernur dan Ketua DPRA untuk bersama-sama menjadi mediator agar konflik ini tidak berkepanjangan, seperti yang diharapkan Teuku Riefky Harsya. Semoga berhasil.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved