Banyak Kegiatan Kampus Tak Terlaksana

* Daya Serap Anggaran Kemendiknas di Aceh Rendah

BANDA ACEH - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DjPb) Provinsi Aceh, Syafriadi mengungkapkan, dari lima pemegang anggaran terbesar APBN Kementerian dan Kelembagaan Negara yang ada di Aceh, serapan anggarannya yang masih rendah adalah Kemendiknas.

“Hingga Triwulan III, (30 September 2020), realisasi anggarannya baru Rp 653 miliar atau sebesar 54,53 persen dari pagu Rp 1,19 triliun,” kata Syafriadi pada acara ‘Media Meeting terkait Kontribusi DJPb Aceh dalam Pertumbuhan Ekonomi yang Positif Melalui Akselerasi Penyerapan Anggaran’ di Lantai II Gedung Keuangan Negara, Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

Syafriadi menjelaskan, dari keterangan pihak rektorat universitas dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Aceh, rendahnya daya serap anggaran Kemendiknas karena banyak program dan kegiatan kemahasiswaan tak bisa dilaksanakan akibat pandemi Covid-19.

Dikatakan, dari lima kementerian/kelembagaan negara yang ada di Aceh, yang daya serap anggarannya terbesar pada triwulan III adalah Polri. Realisasi anggarannya sudah mencapai Rp 1,54 triliun, atau sebesar 78,42 persen, dari pagu Rp 1,71 triliun.

Sementara posisi kedua ditempati Kementerian Pertahanan sudah terealisir Rp 1,53 triliun atau sebesar 67,84 persen dari pagunya Rp 2,32 triliun. Tempat ketiga Kemenag yang sudah terealisir Rp 1,94 triliun, atau sebesar 66,41 persen dari pagu Rp 2,97 triliun, dan keempat Kementerian PUPR sudah terealisir Rp 1,32 triliun atau sebesar 63,19 persen dari pagu Rp 2,10 triliun.

Selain keempat kementerian dan lembga negara itu, lanjut Syafriadi, ada beberapa pos anggaran yang daya serapnya di masa pandemi Covid-19 ini mengalahkan penyerapan tahun 2019 lalu, yaitu penyaluran dana desa. “Realisasi penyaluran dana desa tahun ini, sampai triwulan III sudah Rp 4,08 triliun, atau sebesar 82 persen dari pagu Rp 4,98 triliun. Tahun lalu periode yang sama baru berkisar 62 persen,” terangnya.

Syafriadi berharap, sisa dana desa yang belum tersalur sekitar Rp 980 miliar, pada Oktober dan Nopember ini bisa tersalur 100 persen oleh 6.497 Gampong yang ada di Aceh. “Kita berharap dana desa itu bisa tersalur 100 persen agar bisa membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi menambahkan, selain dana desa, masih ada beberapa pos anggaran lagi yang daya serapnya tinggi. Seperti dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK cadangan. Dari pagu Rp 1,95 triliun, realisasinya sudah mencapai sebesar 92,17 persen atau Rp 1,8 triliun.

Dana DAK cadangan, katanya, banyak digunakan untuk kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial. Untuk kesehatan digunakan, guna mencegah penularan virus corona. Untuk ekonomi, digunakan tambahan modal usaha. Sedangkan untuk jarring pengaman sosial, dimanfaatnya guna meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, melalui program padat karya yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan program kegiatan lainnya, yang memberikan dampak kepada peningkatan konsumsi domestik.

Di masa pandemi Covid-19 ini, lanjut Syafriadi, di mana ekspor-impor sudah menurun, maka untuk menguatkan ekonomi lokal, kita perlu meningkatkan tingkat daya beli masyarakat terhadap produk lokal.

“Untuk itu diperlukan, pelaksanaan program jaring pengaman sosial, yaitu jaringan pengaman soial, agar masyarakat bisa tenang dan nyaman mencari nafkah, serta mejunjung tinggi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas usahanya, sehari-hari,” Syafriadi.(her)