Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: Pilkada di Tengah Pandemi, Virus Membunuh Demokrasi

Pandangan ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam Webinar "Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19". 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, dinilai telah mencoreng nilai dan substansi demokrasi. Masyarakat was - was terinfeksi di tengah korban terus meningkat saat ini. 

Pandangan ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam Webinar "Jalan Selamat Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19". 

Webinar ini diikuti ratusan partisipan dari seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting,  Rabu (7/10/2020) malam.

Seminar ini juga menghadirkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai keynote speaker.

Sedangkan narasumber Ketua Komite 1 DPD-RI,  Fachrul Razi, Prof Dr Siti Zuhro, MA (Presidium MN KAHMI), Zulfikar Arse Sadikin (Komisi II DPR RI).

Kemudian Dr TB Massa Djafar, MSi (Ketua Program Doktor Ilmu Politik  UNAS), dipandu R Manimbang Kahariady  (Sekretaris Jenderal MN KAHMI).

• Natalius Pigai: Omnibus Law Itu UU Perbudakan di Amerika, Jokowi Hidupkan yang Telah Mati

• Puisi Kritikan UU Cipta Kerja Menggema Kala Demo di Lhokseumawe: Apa Kabar Indonesia?

• Kenakan Gaun, Waria Ikut Demo UU Cipta Kerja Hingga Pimpin Orasi Bersama Para Mahasiswa

Fachrul Razi dalam paparannya mengatakan, Komite 1 DPD-RI tetap menghargai langkah Pemerintah dan KPU yang bersikeras melaksanakan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi. 

“Namun sikap Komite 1 DPD-RI belum berubah sejak awal, yaitu meminta penundaan Pilkada,” katanya.

Senator asal Aceh ini mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sebuah tindakan mengotori demokrasi.

Pasalnya keselamatan rakyat Indonesia lebih penting dan harus menjadi prioritas dibandingkan proses perebutan kekuasaan.

"Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan Pilkada di era pandemi merupakan sejarah Pilkada yang menggeser kekuatan politik rakyat menjadi demokrasi elit.

Kita benar benar dihadapkan pada pandemi dalam demokrasi, di mana praktik politik uang, dinasti politik, calon tunggal dan ketidaknetralan ASN merupakan virus yang membunuh demokrasi,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengingatkan demokrasi harus membawa kedaulatan bagi sipil, bukan melanggengkan kekuasaan elite politik. 

“Demokrasi yang dipraktikkan secara oligarki akan menggiring Indonesia menuju the failed of state atau the lost of State.

Rakyat kehilangan kedaulatannya, saya menyatakan bahwa dua hal yang terjadi saat ini di Indonesia adalah, pertama pandemi covid-19 dan yang kedua pandemi dalam demokrasi yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan,” ujar Fachrul.

Fachrul Razi juga menambahkan bahwa sejarah akan mencatat pelaksanaan pilkada kali ini adalah yang terburuk. 

Pasalnya dilakukan di tengah wabah pandemi Covid-19. 

Namun, para penguasa malah mengangkangi hak demokrasi rakyat yang menjadi sebuah "Pandemi dalam Demokrasi" yang sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia baik secara politik maupun keselamatan.

"Suara Komite 1 DPD-RI tetap sejalan dengan suara dan aspirasi publik di luar sana, yaitu menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. 

Selama tiga bulan terakhir kami intens mengikuti suara publik dan memperjuangkannya, seperti melakukan pertemuan dengan KPU dan meminta KPU untuk menunda Pilkada.

Bahkan DPD-RI sudah mengatakan kepada Presiden untuk mendengarkan aspirasi rakyat di daerah yang minta Pilkada ditunda,” tambah Fachrul.

"Banyak fakta yang kita lihat selama ini mengapa pilkada harus ditunda dan diawasi secara bersama-sama terkait persoalan tahapan kampanye yang berpotensi melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Selain itu, juga persoalan netralitas ASN di daerah, mayoritas kandidat dari petahana dan dinasti politik petahana,” tutup Fachrul Razi yang juga kader HMI asal UI Depok dan kader HMI Aceh. (*)