Breaking News:

Berita Nasional

MA Pangkas Hukuman Koruptor Lewat PK, Aktivis Antikorupsi Ngomong Begini

MaTA menilai, keputusan MA yang kerap memangkas hukuman terhadap para koruptor lewat PK telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.

hand over dokumen pribadi
Koordinator MaTA, Alfian 

Laporan Asnawi Luwi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) lewat Peninjauan Kembali (PK) tidak memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

MaTA menilai, keputusan MA yang kerap memangkas hukuman terhadap para koruptor lewat PK telah menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.

Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian kepada Serambinews.com dalam rilisnya, Kamis (8/10/2020), mengatakan, catatan MaTA mengungkapkan, bahwa cukup marak putusan Peninjauan Kembali (PK) yang meringankan koruptor.

Peninjauan Kembali (PK), ulasnya, sudah menjadi strategi baru bagi koruptor saat ini, di mana faktanya dari 22 koruptor mengajuan PK, sudah 12 koruptor dipangkas masa tahanan oleh MA.

“Saat ini, ada 50 koruptor terpidana mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tidak dikabulkan,” ujarnya.

Polres Aceh Tenggara Amankan 3,1 Ton Kayu Olahan Ilegal di Kawasan TNGL Kecamatan Darul Hasanah

Warga Aceh Tenggara tidak Bisa Leluasa Lagi Bepergian, Harus Miliki Ini Ketika Hendak ke Luar Daerah

Masjid di Aceh Tamiang Mulai Terapkan Protkes Covid-19, Begini Prakteknya Saat Shalat Berjamaah

Strategi tersebut, urai dia, menjadi tren yang terjadi saat ini dan menjadi presiden buruk terhadap memaksimalkan hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa tersebut.

Kebijakan terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung telah meruntuhkan dan mematikan rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak terhadap praktek korupsi yang telah terjadi.

MaTA juga menilai, ada dua implikasi serius yang timbul akibat putusan PK MA tersebut.

Pertama, pemberian efek jera terhadap koruptor akan semakin menjauh, ketika peristiwa berulang terus terjadi, maka publik dapat menyimpulkan MA tidak memihak terhadap pemberantasan korupsi.

Halaman
12
Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved