Ketua Komite I DPD Tawarkan Pilkada oleh DPRD pada Daerah Zona Merah Covid-19
Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi menawarkan pilkada asimetris pada daerah-daerah yang menjadi zona merah, yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan..
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Jalimin
lihat foto
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi menawarkan pilkada asimetris pada daerah-daerah yang menjadi zona merah, yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD setempat. Sedangkan pada daerah zona hijau tetap dilakukan pilkada langsung oleh rakyat.
Tawaran Fachrul Razi yang juga senator asal Aceh itu disampaikan dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat, Kamis (8/10/2020). Acara itu diselenggarakan TVRI, mengundang sejumlah narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI
Ia mengatakan Komite 1 sejak awal menyampaikan agar Pilkada tidak dipaksakan di masa pandemi Covid-19 ini, dan disarankan ditunda pada 2021. Tapi Pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Selain Komite 1, sejumlah kalangan juga menyuarakan penundaan, antara lain mantan Wapres Jusuf Kalla.
“Sudah banyak pihak yang meminta penundaan Pilkada, mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadiyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan Komnas HAM. Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan Covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun,” ujar Razi.
Fachrul Razi menyatakan Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi Pilkada saat ini dengan menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangat rawan dipolitisir untuk kepentingan calon tertentu.
Komite I DPD RI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.(*)
• Kali Ini Giliran Warga Nisam Antara, Kebagian Nasi Gratis Program Jumat Berkah Polres Lhokseumawe
• Hingga 9 Oktober 2020, 53 Warga Lhokseumawe Suspek Covid-19 Masih Dalam Pemantauan
• Warga Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Bener Meriah Bertambah 10 Orang
