Breaking News:

UU Ciptaker

Menteri LHK: Fungsi Komisi Penilai Amdal Dialihkan ke Dalam Sistem Uji Kelayakan

Pemerintah menyesuaikan komisi penilai amdal menjadi sistem uji kelayakan berdasarkan evaluasi dan praktik empiris.

Warga melintasi di lokasi titik api yang telah padam yang membakar lahan gambut akibat disiram hujan di kawasan Kayee Lhon, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya Minggu (30/7/). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengalihkan fungsi dari komisi penilai amdal ke dalam sistem uji kelayakan untuk mempermudah prosedur pengurusan izin usaha.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan dalam satu tahun terdapat 1.500 dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang perlu dianalisa.

Oleh karena itu, untuk mempercepat proses maka pemerintah menyesuaikan komisi penilai amdal menjadi sistem uji kelayakan berdasarkan evaluasi dan praktik empiris karena selama ini dianggap menyulitkan.

“Selama ini banyak pihak memahami proses pengurusan amdal lama sekali terbitnya, sehingga prosedurnya disesuaikan agar terjadi standarisasi sistem,” ungkap dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020) malam.

Menteri Siti mengatakan sistem uji kelayakan dibentuk oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam menerbitkan persetujuan lingkungan, sehingga sistem dibuat sesuai norma standar prosedur kriteria (NSPK) yang terstandarisasi.

Jumlah tim uji kelayakan yang membantu pemerintah daerah disesuaikan dengan beban penilaian amdal di masing-masing daerah sehingga bisa menghindari keterlambatan pengurusan amdal akibat tumpukan beban dokumen amdal yang harus dianalisa.

“Tim ini terdiri dari para ahli yang akan banyak terlibat dan sebagai anggotanya dipersyaratkan harus ada sertifikasi agar dokumen amdal yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara scientific,” lanjut Menteri Siti.

Selain itu, dia membantah tudingan yang menyebutkan peran keterlibatan masyarakat dalam penilaian amdal diperkecil.

Menurut Menteri Siti, dalam peysusunan dokumen amdal tetap melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana kegiatan usaha.

“Selama ini kepentingan masyarakat yang terdampak langsung sering terdelusi dengan kepentingan lain di luar masyarakat yang terkena dampak langsung,” ungkap dia.

Menteri LHK: Dalam UU Cipta Kerja, Pengaturan Amdal Tidak Berubah, Tapi Hanya Disederhanakan

Menteri LHK: UU Cipta Kerja Bisa Meminimalisir Konflik Tenurial di Kawasan Hutan

Dalam UU Cipta Kerja, Pelanggaran di Kawasan Hutan Dikenakan Sanksi Administratif

Meski begitu, Menteri Siti memastikan tetap ada ruang bagi pemerhati lingkungan, LSM, dan Pembina masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen amdal.

Kemudian, dia mengatakan pemerintah baik pusat dan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan wajib melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha.

Sehingga menurutnya, tidak benar apabila ada anggapan kewenangan pengawasan pemerintah daerah ditarik oleh pemerintah pusat.

“Undang-undang ini juga mengatur sistem sanksi yang mengedepankan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana,” lanjut Menteri Siti. 

Namun, sanksi administrasi tersebut tidak menghilangkan kewajiban bagi pelanggarnya untuk memulihkan kerusakan lingkungan atau mengganti kerusakan harta benda ataupun kerusakan barang atas kegiatan usahanya.(AnadoluAgency)

Ini Empat Pasal di UU Cipta Kerja yang Berpotensi Sengsarakan Buruh

Puluhan Mahasiswa Unsam Langsa Memilih Bermalam di Gedung DPRK, Tuntutan Belum Dipenuhi

VIDEO Mahasiswa dan Buruh di Nagan Raya Bakar Pocong Yang Ditempel Gambar Puan Maharani

Berusaha Mengelabui Petugas, Kapal Ikan Vietnam di Natuna Utara Kembali Ditangkap

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved