Breaking News:

Qanun Pemerintahan Mukim

Qanun Pemerintahan Mukim Diseminarkan, Begini Tanggapan Ketua DPRK Banda Aceh

Dengan adanya Qanun Pemerintahan Mukim diharapkan dapat memperkuat peran imum mukim di Kota Banda Aceh.

hand over dokumen pribadi
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengharapkan hadirnya Qanun Pemerintahan Mukim dapat memperkuat peran imum mukim di Kota Banda Aceh. 

Hal tersebut disampaikan Farid dalam webinar bertema "Eksistensi Qanun Pemerintahan Mukim Berbasis Kearifan Lokal", Selasa (13/10/2020).

Webinar tersebut juga diikuti oleh Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad. Sementara narasumber yang dihadirkan, yaitu Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, akademisi Fakultas Hukum Unsyiah, Sulaiman Tripa, Ketua Forum Studi dan Advokasi Kebijakan Aceh, Muhammad Taufik Abda, dan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah, dan Raihal Fajri bertindak sebagai moderator.

Farid Nyak Umar menjelaskan, pemerintah perlu melestarikan dan memperkuat eksistensi dari pemerintahan mukim baik secara kelembagaan, peran, dan fungsinya. Sebab mukim bisa berperan aktif membantu pemerintah kota dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat.

Setelah Qanun Pemerintah Mukim disahkan, mukim dapat berkoordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam mukim setempat. Berkoordinasi terkait penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukiman, serta kehidupan adat istiadat.

Mukim juga dapat berperan dalam pelaksanaan tugas pembantu serta urusan pemerintahan di mukim yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong.

Kemudian melakukan koordinasi pengawasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif.

Selain itu kata Farid, mukim juga dapat membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mukim setempat.

"Mukim juga dapat menyelesaikan penyelesaian persengketaan secara adat dalam mukim setempat dan mengawasi fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (SDA)," ujarnya.

Farid juga menegaskan lahirnya Qanun Pemerintahan Mukim ini bukan untuk mengambil atau mengurangi peran dan wewenang camat, tetapi untuk memperkuat peran dan fungsi pemerintah di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.(*)

Baca juga: Besok, Komisi I DPRA Uji Kelayakan Calon Komisioner KIA, Elemen Sipil Beri Masukan

Baca juga: Pencekalan Dicabut, Habib Rizieq Shihab Segera Pulang ke Indonesia untuk Selamatkan NKRI

Baca juga: VIDEO - PEMAKAMAN KORBAN Serangan Rudal Armenia di Kota Ganja, Penuh Isak Tangis dan Iringan Doa

Baca juga: Manchester United Pastikan Edinson Cavani Baru Bisa Debut Saat Lawan Klub Lamanya PSG

Baca juga: Dituduh Dalang Demo UU Cipta Kerja, SBY Sebut Satu Orang di Lingkaran Jokowi Selalu Fitnah Dirinya

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved