Breaking News:

Farid Harap Qanun Pemerintahan Mukim Memperkuat Peran Imum Mukim  

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengharapkan hadirnya Qa­nun Pemerintahan Mukim dapat memperkuat

HUMAS DPRK BANDA ACEH
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar membuka webinar bertema “Eksistensi Qanun Pemerintahan Mukim Berbasis Kearifan lokal”, Selasa (13/10/2020) 

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengharapkan hadirnya Qa­nun Pemerintahan Mukim dapat memperkuat peran imum mukim di Kota Banda Aceh. Hal tersebut disampaikan Farid da­lam webinar bertema “Eksisten­si Qanun Pemerintahan Mukim Berbasis Kearifan lokal”, Selasa (13/10/2020).

Webinar tersebut juga dii­kuti oleh Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad. Sementara narasumber yang dihadirkan, yaitu Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA, akademisi Fakultas Hukum Unsyiah, Sulaiman Tripa, Ketua Forum Studi dan Advokasi Kebijakan Aceh, Muhammad Taufik Abda, dan Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah, dan Raihal Fajri bertindak se­bagai moderator.

Farid Nyak Umar menjelas­kan, pemerintah perlu melestari­kan dan memperkuat eksistensi dari pemerintahan mukim baik secara kelembagaan, peran, dan fungsinya. Sebab mukim bisa berperan aktif membantu pemerintah kota dalam men­jalankan roda pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat.

Setelah Qanun Pemerin­tah Mukim disahkan, mukim dapat berkoordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam mukim setem­ pat. Berkoordinasi terkait penye­lenggaraan pelaksanaan syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukiman, serta kehidupan adat istiadat.

Mukim juga dapat berperan dalam pelaksanaan tugas pem­bantu serta urusan pemerintahan di mukim yang belum dapat dilak­sanakan oleh pemerintahan gam­pong. Kemudian melakukan koor­dinasi pengawasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahter­aan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif.

Selain itu kata Farid, mukim juga dapat membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mukim setempat.

Farid juga menegaskan lahirnya Qanun Pemerintahan Mukim ini bukan untuk men­gambil atau mengurangi peran dan wewenang camat, teta­pi untuk memperkuat peran dan fungsi pemerintah di ten­gah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Sementara Ketua Komisi I Musriadi mengatakan, eksis­tensi mukim harus memiliki legalitas yang kuat dari sisi payung hukum. Sebagaimana yang diatur dalam regulasi, mukim sebagai lembaga adat juga merupakan lembaga pe­merintah.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved