Breaking News:

Salam

Tingkat Pengawasan Dana Gampong

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa 13 Oktober 2020, memvonis lima tahun penjara kepada Ilmastin (40), Pj Keuchik (Kepala Desa)

SERAMBI/SAIFUL BAHRI
Warga memblokir kantor Keuchik Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe menyusul belum cairnya BLT bersumber dari dana desa. Foto direkam Kamis (11/6/2020). 

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Selasa 13 Oktober 2020, memvonis lima tahun penjara kepada Ilmastin (40), Pj Keuchik (Kepala Desa) Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang terbukti menyelewengkan dana desa, antara lain dipakai untuk melancong ke Malaysia.

Dalam persidangan, Ilmastin yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) itu mengakui sudah menghabiskan ratusan juta rupiah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Matang Ulim Tahun 2017 untuk keperluan pribadi.

Menurut hakim di dalam persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karenanya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Ilmastin lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsidair tiga bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 362 juta setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terdakwa memang masih bisa mengambil dua kali langkah hukum lagi terhadap putusan itu, Yakni banding ke pengadilan tinggi, dan jika juga belum puas masih bisa mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Ilmastin merupakan satu dari sekian banyak kepala desa atau keuchik di tanah air ini yang harus meringkuk di balik jeruji besi gara-gara mengorupsi atau menyelewengkan dana desa. Di Aceh sudah ada belasan bahkan puluhan keuchik yang harus berurusan dengan pihak berwajib terkait penggunaan dana desa yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Yang menarik lagi, sama dengan Ilmastin, ada beberapa keuchik yang melarikan diri ke luar negeri, khususnya Malaysia untuk menghindari ringkusan pihak kepolisian. Para keuchik yang kabur itu biasanya mengorupsi dana desa dalam jumlah besar, mencapai ratusan juta rupiah.

Kita berharap, dengan banyaknya keuchik yang sudah diseret ke meja hijau dan kemudian dipenjara, dapat menjadi pelajaran bagi para kepala desa lainnya yang kini sedang memegang kekuasaan di gampong-gampong. Hendaknya dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara terbuka sesuai petunjuk dan kesepakatan dengan masyarakat desa.

Dari kajian lembaga anti korupsi, setidaknya ada tujuh bentuk korupsi yang kerap digunakan pemerintah desa untuk melakukan praktik korupsi dana desa. Yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran dan wewenang, pungutan liar, penggelembungan (mark-up) harga, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. Titik-titik rawan korupsi dana desa muncul mulai fase perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, hingga pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Hasil riset ICW itu menyebutkan, modus korupsi dana yang berhasil terpantau adalah membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain, serta adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.

Modus lainnya antara lain membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya, penggelembungan pembayaran honorarium perangkat desa atau pembayaran alat tulis kantor, hingga membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Faktor pendorong pelaku melakukan korupsi dana desa selain untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain juga untuk menutup ”biaya politik” yang dikeluarkan kepala desa saat menjabat dan menjelang proses pemilihan kepala desa. Faktor lainnya adalah tidak berjalannya fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Maka, persoalan korupsi dana desa sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Jika tidak dilakukan pembenahan, akan muncul kecenderungan peningkatan jumlah aktor dan kerugian dari korupsi dana desa dari tahun ke tahun. Selain mendorong proses penegakan hukum terus berjalan, sedikitnya ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya praktik korupsi dana desa. Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan. Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki secara menyeluruh penyaluran dan pengelolaan dana desa. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved