Breaking News:

Aceh Pernah Jadi Jalur Rempah Dunia  

‘Jalur rempah” Aceh merupakan realitas historis yang tak terbantahkan. Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu

Grid.Id
Foto - Ilustrasi 

BANDA ACEH - ‘Jalur rempah” Aceh merupakan realitas historis yang tak terbantahkan. Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu jalur rempah penting di dunia. Rempah yang dihasilkan Aceh juga berkualitas baik, sehingga mendorong berbagai bangsa datang ke Aceh untuk mendapatkan rempah tersebut sebagai komoditas perdagangan yang utama dan penting.

Namun, situs-situs jalur rempah di Aceh sudah banyak yang tidak terpelihara, bahkan sebagiannya sudah tidak berbekas. Selain itu, memori kolektif masyarakat Aceh terhadap jalur rempah juga sudah mulai buram. Padahal, jalur rempah ini sangat potensial dijadikan inspirasi untuk membangun Aceh ke depan supaya lebih sejahtera, hebat, dan bermartabat.

Untuk itu, jalur rempah perlu dijadikan salah satu pengungkit dan pembangkit sektor parawisata, ekonomi, sosial, kebudayaan, bahkan politik berbangsa dan bernegara. Selain itu, jalur rempah Aceh sebagai salah satu bagian dari jalur rempah Nusantara layak diajukan ke Unesco untuk ditetapkan sebagai Warisan Dunia Jalur Rempah Nusantara.

Kesimpulan dan butir-butir rekomendasi itu tercetus dalam Diskusi Kelompok Terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kesadaran Pentingnya Jalur Rempah di Aceh” yang dilanjutkan dengan “Penyusunan Rencana Aksi Program Jalur Rempah Aceh Tahun 2020-2024" berlangsung Rabu dan Kamis (14-15/10/2020), di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.

FGD itu terlaksana atas kerja sama Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh-Sumatera Utara yang berkedudukan di Aceh Besar dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh-Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.

FGD ini, kata Kepala BPCB Aceh-Sumut, Drs Nurmatias, dilaksanakan sebagai tahapan menjelang pengusulan Jalur Rempah Nusantara ke Unesco untuk bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia pada tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, Kemendikbud sudah menetapkan 20 lokus jalur rempah Nusantara. Dua di antaranya berada di Aceh, yakni di Banda Aceh yang mewakili lokus Kerajaan Aceh Darussalam dan Aceh Utara sebagai representasi dari lokus Kerajaan Samudera Pasai.

Dalam kaitan inilah jalur rempah ini digagas, dikaji secara akademis, dirumuskan, dan disosialisasikan sehingga memenuhi syarat untuk diusulkan ke Unesco. Nurmatias mengatakan, eksistensi jalur rempah Aceh (Banda Aceh dan Aceh Utara) harus dikaji dengan pendekatan multidisiplin yang komprehensif.

Kemudian, hasil kajian tersebut perlu diinternalisasikan kepada para pemangku kebijakan, seperti wali kota, DPRK, DPRA, masyarakat, dan Pemerintah Aceh. “Dalam berbagai kajian multidisiplin ilmu, sejarah rempah-rempah di Aceh harus mampu menemukan nilai-nilai universal yang luar biasa (outstanding universal value),” kata Nurmatias, putra Minang yang baru 40 hari bertugas di Aceh.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) itu juga disimpulkan bahwa Aceh masih memiliki bukti fisik jalur rempah berupa tinggalan perumahan, bekas pelabuhan, makam-makam kuno, prasasti, dan lain-lain, yang semua itu layak untuk dilestarikan.

“Realitas ini jangan hanya menjadi remanism atau romantika sejarah belaka, tetapi harus dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk membangun Aceh ke depan. Dengan kata lain, jalur rempah ini harus menajdi nilai tambah perekonomian Aceh di masa depan,” kata Drs Mawardi Umar MA, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Perwakilan Aceh yang tampil sebagai salah satu narasumber.

Narasumber lainnya yang tampil pada FGD hari kedua itu adalah Jamaluddin MSi selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta Kadis Pendidikan Aceh yang diwakili Drs Zulkarnaini selaku Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Tekkomdik Disdik Aceh.

Sedangkan pada FGD  hari pertama (Rabu), tampil empat narasumber. Masing-masing Plt Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ir Tanwier Mahdi MM, Wali Kota Banda Aceh yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, Dr Saminan MPd, Kepala BPNB Aceh-Sumut, Irini Dewi Wanti MSP, dan Dosen Hukum Adat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr M Adli Abdullah MCL.

FGD hari pertama difasilitasi oleh Dr Sulaiman Tripa MH dari Fakultas Hukum Unsyiah, sedangkan FGD hari kedua dimoderatori oleh Yarmen Dinamika dari Serambi Indonesia.(dik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved