Breaking News:

Lembaga Mukim Akan Naik Kelas  

Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki keinginan yang kuat untuk memberi pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat

HUMAS DPRK BANDA ACEH
Komisi I DPRK Banda Aceh melakukan rapat dengan MAA dan MPU Kota Banda Aceh dalam rangka menguatkan masukan-masukan terkait Rancangan Qanun Pemerintahan Mukim di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (19/8/2020). 

Di sisi lain, imum mukim diberikan kewajiban untuk membina kerukunan umat beragama, kehidupan beragama, hingga pelaksanaan syariat Islam di masyarakat.

Dalam draf Rancangan Qanun (Raqan) Pemerintahan Mukim yang akan segera disahkan, diatur bahwa imum mukim berperan juga dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.

Selain itu, juga diberi peran memelihara sumber daya alam (SDA) yang ada. Imum mukim juga diatur sangat berperan dalam menyelesaikan persengketaan antargampong dan mukim.

Juga diberi peran memelihara nilai-nilai budaya dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, sekali lagi, kita berharap setelah Raqan ini disahkan menjadi qanun nantinya, maka peran imum mukim benar-benar bisa diwujudkan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang saat dilakukan RDPU.

Artinya, qanun dimaksud tidak hanya lahir sekadar menjadi kebanggaan bahwa DPRK Banda Aceh telah berhasil melahiran qanun lembaga mukim, tetapi implementasinya di lapangan tidak ada alias tidak berperan.

Sebaliknya, jika qanun ini berhasil dilaksanakan secara baik, maka kita juga berharap nantinya akan menjadi contoh untuk ditiru oleh kabupaten/kota lainnya di seluruh Aceh bahwa Pemerintahan Mukim benar-benar bisa naik kelas. Nah?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved