Breaking News:

Pusat Plot Rp 30 M untuk Rehab Bendung Krueng Pase

Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), Sabtu (17/10/2020), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase

FOTO YUDI WBC
Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, H Ruslan M Daud, memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela melakukan kunjungan kerja ke Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase, di Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Sabtu (17/10/2020). 

* HRD Kunker ke Lokasi

LHOKSUKON - Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), Sabtu (17/10/2020), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase, di Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Murah Mulia, Aceh Utara. Dalam kunjungan itu, Ruslan didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Ir Djaya Sukarno MEng, dan Kadis Pekerjaan Umum Aceh Utara, Edi Anwar MT. Pada kesempatan itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Aceh II, ini antara lain menyampaikan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dalam APBN tahun depan sudah mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar untuk rehabilitasi bendung tersebut.

HRD juga menyampaikan, dirinya terus mengawal aspirasi rehab Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase baik secara lisan maupun tertulis. “Dalam RDP (rapat dengar pendapat) terakhir dengan Dirjen Sumber Daya Air tanggal 8 September 2020, yang membahas anggaran 2021, saya sudah tegaskan bahwa penanganan kerusakaan Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditunda lagi,” ungkap HRD.

Saat memberikan keterangan pers dengan disaksikan sejumlah tokoh masyarakat setempat, kemarin, HRD menjelaskan, Bendung Krueng Pase merupakan urat nadi bagi masyarakat delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe. “Ada 10 ribu hektare sawah yang mendapat distribusi air dari Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase. Puluhan ribu petani bergantung pada sumber air tersebut. Apa jadinya kalau sampai masyarakat tak bisa turun ke sawah karena tidak ada air akibat robohnya Bendung Krueng Pase,” tegas HRD kepada media dan masyarakat yang melihat langsung kunjungannya tersebut.

Bupati Bireuen 2012-2017 ini menambahkan, Bendug Kruang Pase sudah pernah jebol pada tahun 2006. Saat itu, masyarakat tidak bisa turun ke sawah sampai dua kali masa tanam dengan estimasi kerugian material mencapai Rp 400 miliar. Dampaknya, masyarakat kehilangan sumber pendapatan. “Saat itu sempat ada perbaikan ringan, tapi tak ada kelanjutannya sampai sekarang, makanya kerusakan makin parah. Seharusnya, sudah ditangani secara komprehensif sejak lima tahun lalu,” jelas HRD.

Secara status, lanjut HRD, bendung tersebut berada di bawah kewenangan Pusat--dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Makanya saya sudah berkali-kali mengingatkan Bapak Menteri PUPR dan Dirjen SDA supaya memprioritaskan penanganan Bendung Krueng Pase pada tahun 2021. Secara tertulis, kita sudah surati beberapa kali. Secara lisan, sudah juga saya sampaikan dalam beberapa RDP dan saat bertemu Pak Menteri. Insya Allah, ini akan ditangani tahun depan,” ungkapnya.

Saat ini, sebut HRD, sudah ada alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk penanganan Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase. “Berdasarkan pembahasan anggaran tahun 2021 antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI, usulan ini sudah diakomodir oleh Kementerian. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) sudah mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar pada tahun depan untuk penanganan fisik Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase,” kata HRD.

Ia memohon doa dari masyarakat Aceh Utara agar tidak ada perubahan lagi alokasi anggaran untuk bendung tersebut. HRD juga mendorong Kepala BWS Aceh agar proyek ini dapat ditender secepat mungkin dalam rangka mencegah potensi jebolnya kembali bendung itu. Sehingga tidak perlu lagi dipikirkan anggaran untuk penanganan darurat.

Merespons HRD, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Djaya Sukarno, menyampaikan, aspirasi tersebut sudah disampaikan ke Kementerian PUPR. Bahkan, HRD juga meminta kepada BWS Aceh supaya dapat melakukan penanganan darurat pada tahun 2020. Namun, sampai saat ini belum ada sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan.

Ia menambahkan, tahun 2020 sudah dilakukan perencanaan teknis untuk rehab Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase. “Alhamdulillah, sesuai dengan yang disampaikan Bapak HRD tadi (kemarin-red) bahwa pada tahun 2021 akan dilakukan penanganan fisiknya, karena ini memang kewenangan nasional. Saya berharap kepada Pak Ruslan yang duduk di Komisi V DPR RI dan bermitra dengan Kementerian PUPR, tentu saja beliau punya wewenang sesuai dengan UU MD3 untuk mengawal aspirasi ini,” terang Djaya.

Kadis Pekerjaan Umum Aceh Utara, Edi Anwar MT, menyampaikan apresiasinya kepada HRD yang sudah memperjuangkan harapan masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk proses rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase. “Saya sangat senang melihat Bapak Ruslan sangat serius menindaklanjuti aspirasi ini. Saya yakin dengan konsistensi dan kerja keras beliau, tahun 2021 akan ada anggaran untuk rehab Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase,” pungkas Edi Anwar, optimis. (*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved