Breaking News:

Kisruh Politik, Kabinet Malaysia Setujui Darurat Nasional  

Kabinet Pemerintahan Malaysia menyetujui deklarasi keadaan darurat nasional atau state of emergency. Persetujuan itu dicapai dalam sidang darurat

Editor: bakri
Reuters
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Pemimpin Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim 

KUALA LUMPUR - Kabinet Pemerintahan Malaysia menyetujui deklarasi keadaan darurat nasional atau state of emergency. Persetujuan itu dicapai dalam sidang darurat kabinet, Jumat (23/10/2020) pagi kemarin, yang dihadiri Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Kepala Kepolisian Malaysia, dan Jaksa Agung.

Adapun keadaan darurat disebutkan untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 yang kembali melesat tinggi di Malaysia, serta mengakhiri kemelut politik perebutan kekuasaan.

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, awalnya dikabarkan akan mendeklarasikan keadaan darurat tersebut tadi malam setelah bertemu dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah di Istana Abdulaziz di Kuantan, Pahang.

Perdana Menteri berusia 73 tahun itu akan menyampaikan proposal rencana deklarasi darurat dan juga pembekuan atau pembubaran parlemen kepada Sultan Abdullah.

Menurut salah satu sumber sebagaimana dilansir Reuters, masa darurat yang diusulkan akan mencakup penangguhan parlemen, yang dijadwalkan memulai sesi baru pada November mendatang. Kedua sumber yang tidak bisa disebut identitasnya karena tidak berwenang bicara ke media itu tidak menyebut lebih lanjut alasan PM Muhyiddin mengajukan hal tersebut.

Tetapi yang pasti, keadaan darurat akan memberikan kekuasaan tidak terbatas kepada Muhyiddin untuk memerintah, dengan dekrit di mana dia tidak memerlukan persetujuan parlemen untuk mengeksekusi kebijakannya.

Kemungkinan lainnya adalah, Sultan Abdullah mengambil alih kekuasaan dan memerintah dengan petunjuk dari kabinet darurat. Keputusan akhir ada di tangan Raja berusia 61 tahun itu.

Menurut laporan The Malaysian Insight, pertemuan berlangsung selama sekitar dua jam. Mobil yang membawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terlihat keluar meninggalkan Istana Abdulaziz di Kuantan, pada 7.10 malam waktu setempat. Menurut informasi salah satu sumber, Muhyiddin tidak jadi mengumumkan situasi darurat sebagaimana direncanakan sebelumnya.

The Straits Times menyebut keadaan darurat untuk memastikan anggaran belanja negara untuk tahun 2021 tidak mendapat rintangan di parlemen, di mana Muhyiddin hanya mengontrol mayoritas sangat tipis yaitu 113 dari 222 kursi parlemen.

Kemungkinan sangat besar anggaran tidak akan lolos yang berarti pemerintahan Perikatan Nasional Muhyiddin secara otomatis jatuh. Perikatan Nasional sendiri sedang dilanda konflik internal antara Partai Bersatu pimpinan Muhyiddin dan mitra koalisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Tidak ketinggalan, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim telah merebut mayoritas parlemen dengan dukungan UMNO. Ketidakstabilan politik ditambah dengan mosi tidak percaya yang diajukan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang tanpa henti mengkritik pedas pendahulunya itu.

Malaysia terakhir mengumumkan keadaan darurat pada tahun 1969 karena kerusuhan rasial. Ketika itu konstitusi dan parlemen dibekukan. Kekuasaan eksekutif diambil alih oleh Dewan Gerakan Negara yang dipimpin Deputi Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Militer Malaysia dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Kekuasaan Perdana Menteri yang juga Bapak Pendiri Malaysia Tunku Abdul Rahman dilucuti dan dia sekedar menjadi simbol tanpa kekuasaan. Keadaan darurat 1969 berlangsung selama 2 tahun hingga Februari 1971.(kompas.com)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved