Breaking News:

Salam

Upah tidak Naik, Begitulah!  

Pemerintah memastikan tidak menaikkan upah minimum bagi pekerja tahun 2021 sebagai efek pandemi yang sudah sangat memukul perekonomian

Kompas.com | Totok Wijayanto
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. 

Pemerintah memastikan tidak menaikkan upah minimum bagi pekerja tahun 2021 sebagai efek pandemi yang sudah sangat memukul perekonomian negeri ini. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid‑19.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid‑19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Ida di Jakarta, awal pekan ini.

Lewat surat edaran tersebut, Ida mengatakan keputusan ini mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, para gubernur pun diminta melakukan tiga kebijakan di daerah mereka.

Kebijakan pertama yaitu melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021. "Sama dengan nilai upah minimum tahun 2020," demikian tertulis dalam surat edaran tersebut, yang terbit Senin, 26 Oktober 2020.

Kebijakan kedua yaitu melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan perundang‑undangan. Kebijakan ketiga yaitu mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 pada 31 Oktober 2020.

Menurut catatan, terakhir penaikan upah minimum dilakukan tahun ini yaitu sebesar 8,51 persen. Dan, sebetulnya, untuk tahun 2021, para buruh pun sudah meminta kenaikan upah 8 persen juga, seperti pada tahun ini. Tapi, seperti dijelaskan tadi, upah minimum 2021 sama dengan 2020, yakni tanpa kenaikan.

Pada buruh pun sudah mengetahui surat edaran soal tidak adanya kenaikan upah minimum di 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai keputusan Ida ini hanya akan membuat perlawanan buruh semakin mengeras.

Perlawanan yang dimaksud adalah untuk menolak tidak adanya kenaikan upah. Selain itu, buruh akan semakin keras menolak UU Cipta Kerja. "Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Iqbal.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memperkirakan daya beli masyarakat akan melemah akibat tidak ada kenaikan upah minimum di 2021. Ia mengungkapkan upah minimum untuk melindungi buruh yang rentan. Bhima menegaskan pemerintah harus berpihak kepada pekerja rentan, khususnya dalam menghadapi masa pandemi dan resesi ekonomi. “Apakah bantuan sosial bisa menggantikan tidak naiknya upah minimum? Jawabannya tidak bisa. Masalah utama terletak pada rendahnya belanja jaminan sosial dari PDB yang hanya 2,1%. Kesimpulannya tetap harus didorong kenaikan upah minimum,” ujar Bhima.

Sebaliknya, kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan UMP pada 2021 sudah tepat. Pasalnya, kebijakan itu akan dapat menjaga kelangsungan hidup perekonomian Indonesia yang sudah kian terpuruk akibat pandemi virus Corona. ”Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujar seorang pengurus Kadin Pusat.

Pemerintah memang berada dalam posisi “terjepit” setiap kali akan mengambil keputusan tentang upah minimum. Sebab, dalam menentukan upah bagi seorang pekerja bukanlah merupakan suatu persoalan yang mudah dan sederhana. Ada banyak faktor yang terkait dengan itu. Dan, faktor‑faktor itu sangat komlpeks dan dinamis, Di antaranya menyangkut kesejahteraan para pekerja, kelangsungan hidup perusahaan, dan sebagainya. Faktor‑faktor tersebut dapat berubah setiap saat, baik oleh alasan‑alasan yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada.

Dan, di tengah pandemi ini, sesungguhnya di Aceh sudah sangat banyak perusahaan yang gulung tikar. Sebagian lainnya sudah mengambil kebijakan pemotongan gaji pekerjanya hingga 50 persen, dan yang lainnya mengurangi jumlah pekerja karena memang tidak ada pilihan lain untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam kondisi demikianlah pemerintah harus memutuskan mengenai upah minimum. Makanya, kita berharap pandemi segera berlalu sehingga upah minimum bisa naik lagi dan lapangan kerja bisa banyak terbuka kembali. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved