Breaking News:

Opini

Pemuda dan Semangat Kolaborasi  

Sudah dimaklumkan segenap putra-putri bangsa Indonesia, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda

Pemuda dan Semangat Kolaborasi   
IST
Firdaus Noezula, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University, Ketua IKAMAPA Bogor

Oleh Firdaus Noezula, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University, Ketua IKAMAPA Bogor

Sudah dimaklumkan segenap putra-putri bangsa Indonesia, 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ikrar pemuda bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu: Indonesia tercetus pada 28 Oktober 1928 atau 92 tahun silam. Ikrar tersebut telah menjadi tonggak sejarah dalam pembangunan kepemudaan di tanah air.

Sumpah pemuda lahir dalam kongres pemuda II yang digelar di Batavia (Jakarta) 1928. Sebelumnya kongres pemuda I 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia (Jakarta), belum mampu melahirkan sebuah resolusi dan kesepakatan pemuda Indonesia. Sumpah ini lahir dalam situasi genting, pada saat negera masih berada dalam cengkraman penjajahan.

Perlu dipahami, bahwa penyebutan sumpah pemuda baru dikenal secara resmi pada 1959, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.316 Tahun 1959, dan ditetapkan Hari Sumpah Pemuda sebagai bahagian dari Hari Nasional. Bisa dikatakan 31 tahun sesudah 1928 baru dinamakan sumpah pemuda, pada waktu kongres pemuda II dipahami sebagai keputusan kongres.

Semangat sumpah pemuda terus dijadikan pintu masuk dan momentum penting dalam membangun bangsa ke arah lebih baik. Kalau dulu arah pemuda mengusir penjajah, pada masa kini diharapkan mengisi pembangunan dalam berbagai sektor bernegara termasuk isu ekonomi.

Keseriusan negara

Dalam menjawab keberadaan penting pemuda, kebijakan negara telah benar, memposisikan pemuda sebagai kelompok strategis (investasi penting) dalam perwujudan bangsa Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing tinggi. Keseriusan ini tercermin jelas bila membaca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 12 disebutkan salah satu urusan wajib pemerintahan yang tidak bersifat pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan. Sehingga kewajiban pembinaan pemuda menjadi tanggung jawab bersama; antara pemerintah pusat maupun daerah. Dampak kebijakan pasal 12 tersebut lahirlah kementerian pemuda dan olah raga di tingkat pusat. Pada level daerah seluruh provinsi hingga kabupaten/kota seluruh Indonesia memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan kepemudaan. Ini merupakan sebagai bukti nyata menyangkut pemuda menjadi isu prioritas negara. 

Penyataan di atas, bukan ingin menunjukkan bahwa urusan kepemudaan menjadi kewajiban kementerian pemuda dan olah raga saja, atau SKPD terkait kepemudaan, tetapi hanya ingin melihat struktur tata kelola negara. Dalam pemberdayaan pemuda hingga memiliki daya saing tinggi, diperlukan kerjasama lintas kementerian dan SKPD di tingkat daerah secara kolaboratif. Program pemberdayaan, ruang dan peningkatan skill pemuda menjadi tugas bersama. Pemuda menjadi sasaran program untuk menyiapkan generasi emas Indonesia.

Langkah persiapan

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved