Kupi Beungoh
Muslahuddin Daud dan Bayangan Kebangkitan Aceh
Sebuah tanda tanya muncul: Siapakah yang akan menjadi Wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi Nova Iriansyah dalam sisa durasi 2017-2022?
“Saya melatih pertanian mulai untuk orang biasa hingga polisi yang masih aktif,” sambung pekerja Bank Dunia yang memilih menjadi petani itu.
Baca juga: Donald Trump Yakin Menangi Pemilihan Presiden AS
Secara individu, alumus Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry ini mampu menggerakkan rakyat untuk bercocok tanam secara profesional.
Nah, dapat dibayangkan jika kepadanya diserahkan kewenangan khusus dan anggaran negara (APBA, APBN) untuk membangkitkan perekonomian rakyat.
Kedua, Muslahuddin adalah “orang dalam” di lingkaran kekuasaan pusat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia berada dalam kekuasaan PDIP sebagai kosekuensi pemenang Pileg dan Pilpres 2019.
Presiden Indonesia dan Ketua DPR RI adalah dari PDIP.
Kebijakan dan anggaran di Indonesia sangat ditentukan oleh partai penguasa.
Aceh dapat memanfaatkan Muslahuddin Daud yang Ketua PDIP sebagai perantara untuk menarik dana APBN agar terkucur lebih besar untuk percepatan pembangunan Aceh, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Aceh dapat melakukan lobi politik dan anggaran nasional secara besar-besaran melalui aneka Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merata di seluruh Aceh sebagaimana yang dilakukan tokoh-tokoh Sumut, Sumbar, Sumsel, Sulsel, Jabar, Jatim, Bali, dan lain-lain.
Jika lobi ini dilakukan secara serius, bisa jadi kucuran dana APBN melalui aneka megaproyek akan lebih besar dari dana otonomi khusus.
Ketiga, Muslahuddin Daud paham karakter sosial Aceh.
Sosok Muslahuddin sudah terlibat dalam durasi yang cukup panjang dalam proses perdamaian Aceh sejak sebelum pendatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
Kedudukannya di Bank Dunia juga dalam rangka memperkuat perdamaian di Aceh.
Keempat, nama Muslahuddin cukup dikenal di kalangan negara/lembaga donor dan NGO internasional.
Ini dapat menjadi peluang bagi Aceh dalam melakukan lobi proyek-proyek dari negara donor untuk percepatan pembangunan Aceh.