Breaking News:

Deklarasi Masyumi - Eks Penasehat KPK Sebut Pilpres 2019 Sarat Korupsi dan Sorot KPK tak Bertaring

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan, Pilpres 2019 sarat dengan korupsi

Editor: Muhammad Hadi
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Jokowi vs Prabowo di Pilpres 2019 

SERAMBINEWS.COM - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan, Pilpres 2019 sarat dengan korupsi.

Selain korupsi politik, dia menilai, pilpres tahun lalu diwarnai korupsi intetektual dan korupsi material.

"Pilpres yang terakhir, yakni 2019 terjadi political corruption, intelectual corruption dan material korupsi yang luar biasa," ujar Abdullah saat memberikan sambutan dalam tasyakuran milad ke-75 sekaligus deklarasi diaktifkannya kembali Partai Masyumi, Sabtu (7/11/2020).

Sebagaimana dipantau dari tayangan daring acara milad tersebut, Abdullah menyatakan pihaknya berkeinginan mengubah bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Baca juga: Video Panas Diduga Mirip Gisel Viral, Apa Hukumnya Menonton? UAS dan Buya Yahya: Haram!

Salah satunya, lewat lewat partai politik yang diharapkan bisa menguasai parlemen.

"Untuk merubah bangsa ini sesuai cita-cita perjuangan sampailah saya pada pemikiran harus menguasai parlemen.

Karena dengan parlemen dapat melahirkan UU, UU membentuk kabinet," lanjut Abdullah.

"Dan Presiden, Wapres, Menteri dengan tanda-tangannya bisa melakukan hukum apa saja.

Khususnya tentang syariat Islam yang dijamin dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945," katanya.

Baca juga: Menyedihkan Nasib Pasien Covid-19 di Korea Utara, Bukan Dibawa ke Rumah Sakit

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved