Eksekutif dan Legislatif Sepakat Sahkan APBA 2021 Melalui Qanun, Ini yang Pemicunya

Dari fasilitasi itu pula lahir sebuah kesepahaman yang sama untuk banyak hal, temasuk di dalamnya terkait APBA 2021.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA, Safaruddin mengakui bahwa sebelum pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh beberapa hari lalu, ada sebuah kesepahaman yang disepakati antara Tim TAPA dan DPRA di hadapan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.

Kemendagri ternyata memfasilitasi Pemerintah Aceh dan DPRA untuk membahas beberapa hal yang selama ini mandeg di kedua belah pihak.

Hasil fasilitasi itu membuat kedua pihak kembali bersama-sama dalam pembahasan berbagai kebijakan untuk Aceh.

Dari fasilitasi itu pula lahir sebuah kesepahaman yang sama untuk banyak hal, temasuk di dalamnya terkait APBA 2021.

Karena itulah, Safaruddin optimis, kesepahaman yang sudah terjalin antara DPRA dan Pemerintah Aceh, diharapkan bisa membawa dampak yang baik terhadap kebijakan APBA 2021, dengan harapan bisa disahkan dengan qanun Aceh.

“Kalau kita sudah bicara pada track yang sesuai kesepahaman itu, maka harapan besarnya APBA 2021 terwujud dengan qanun.

Rabu nanti sudah mulai sidang untuk pembahasan KUA-PPAS. Mudah-mudahan tidak ada kendala baik di sisi pembahasan tingkat banggar dan proses paripurna.

Insya Allah November ini paling telat sudah tercapai, bisa selesai semua tahapan pembahasan,” katanya.

DPRA sendiri memang berharap APBA 2021 bisa disahkan dengan qanun, mengingat akan lebih banyak azas manfaat yang dirasakan oleh rakyat. 

Dan Safaruddin pun yakin, membaiknya komunikasi kedua pihak dan terjalinnya sebuah kesepahaman, menjadi modal utama untuk mengesahkan APBA 2021 tepat waktu secara qanun akhir November ini. 

“Kalau DPRA dari dulu tetap komit asalkan apa yang kita mau setujui, mana yang kita sampaikan bahwa ini menurut kita, kita beri masukan diterima dan TPA bisa mengamini itu.

Saya pikir tidak ada kemacetan lagi. Saya positif bahwa insya Allah APBA 2021 bisa dengan qanun,” pungkasnya. (*)